GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah bahwa program pembangunan yang dia jalankan bersifat populis.
Pria yang akrab disapa KDM itu menekankan program yang dia gulirkan merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah.
Dia mencontohkan soal pembngunan sekolah. "Anak-anak di Jawa Barat harus mendapatkan akses pendidikan minimal hingga SMA dan SMK. Jika pemerintah provinsi tidak membangun sekolah dan ruang kelas baru, persoalan akan muncul saat penerimaan peserta didik baru akibat keterbatasan daya tampung," tegasnya, Jumat (9/1).
Untuk layanan kesehatan dasar, Dedi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membangun sistem layanan kesehatan yang terintegrasi, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit milik pemerintah provinsi.
“Menyelesaikan persoalan warga yang tidak memiliki kemampuan untuk berobat juga merupakan kebutuhan dasar, bukan program populis,” tambahnya.
Program lain ialah elektrifikasi. Saat ini masih ada ratusan ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan.
Hal itu tidak boleh dibiarkan. "Kalau dibiarkan, itu akan jadi bentuk kelalaian negara. Indonesia sudah merdeka hampir 80 tahun, masa masih ada warga yang tidak punya listrik. Itu harus diselesaikan,” tambah mantan Bupati Purwakarta itu.
Dedi juga mengungkapkan pembangunan di bidang pertanian dan lingkungan. Pembangunan jaringan irigasi, normalisasi sungai, serta pengendalian banjir juga merupakan kebutuhan dasar masyarakat, untuk menjamin sawah terairi dan warga bebas dari banjir.
Sementara di bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus membangun jalan yang layak dan permanen, bukan sekadar tambal sulam. Pembangunan tersebut dilengkapi dengan drainase, marka jalan, dan penerangan jalan umum (PJU) demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
"Seluruh respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga. Fasilitas yang dibangun pun digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tegasnya.
Untuk itu, Dedi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun, menjaga, dan merawat aset pembangunan yang telah tersedia.
