SEMARANG, KOMPAS — Puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan di Kota Semarang, Jawa Tengah, mengeluhkan gejala keracunan usai menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis, Kamis (8/1/2026). Berdasar temuan dinas kesehatan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyuplai makanan ke sekolah itu tidak menjalankan prosedur operasi standar.
Peristiwa itu diketahui pada Kamis (8/1/2026) petang sekitar pukul 16.00 WIB saat sejumlah siswa SMK Negeri 11 Semarang mengeluh pusing, mual, muntah, dan sakit perut. Empat dari sekitar 75 pelajar yang mengeluhkan gejala keracunan itu dirawat di rumah sakit.
Pada Jumat (9/1/2026), sebanyak dua orang yang sempat dirawat inap sudah dipulangkan. Adapun dua orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Pelaksana Tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I Jateng Haris Wahyudi mengatakan, gejala keracunan yang dikeluhkan para siswa SMKN 11 Semarang terjadi setelah mereka menyantap hidangan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada Kamis, menu yang disajikan adalah nasi, tumis labu, perkedel tahu, ayam suwir, dan buah semangka. “Memang ada laporan dari siswa, (makanan dari MBG) agak bau, agak beda, begitu. Yang dirasa beda itu katanya ayamnya,” kata Haris saat dihubungi, Jumat.
Haris menyebut, makanan itu disajikan kepada sekitar 3.000 orang, termasuk 1.400 siswa di SMKN 11 Semarang. Namun, yang melaporkan keluhan gejala keracunan sekitar 75 orang.
“SPPG-nya itu di daerah dekat sekolah. Orang biasa menyebutnya SPPG Kodam (Komando Daerah Militer). Operatornya siapa kami belum tahu,” ucap Haris.
Hingga Jumat, Haris menuturkan, para pihak terkait masih berupaya mencari tahu penyebab pasti dugaan keracunan tersebut. Untuk sementara waktu, operasional SPPG itu dihentikan sembari menunggu hasil evaluasi terhadap peristiwa tersebut.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam IV/Diponegoro Letnan Kolonel Infanteri Andy Sulistyo menampik SPPG itu dikelola oleh Kodam. Menurutnya, TNI hanya menyediakan sejumlah lahan untuk dijadikan dapur SPPG.
“Kami menyiapkan tempat supaya pembangunan dapur-dapur saat awal program MBG bisa segera dibangun. Sehingga beberapa lahan TNI dijadikan untuk dapur SPPG. Untuk segala hal terkait proses di dalamnya adalah kewenangan penuh dari Badan Gizi Nasional yang dijalankan oleh SPPG terkait,” ujar Andy.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Mochamad Abdul Hakam membenarkan adanya dugaan keracunan di SMKN 11 Semarang. Pada Jumat, petugas dari Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama petugas dari puskesmas setempat mendatangi sekolah dan SPPG terkait untuk melakukan pemeriksaan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Hakam menyatakan, SPPG yang menyuplai makanan ke SMKN 11 Semarang itu tidak memenuhi prosedur operasi standar atau standard operating procedures (SOP) yang berlaku. Dari 12 SOP yang harus dipenuhi, beberapa di antaranya dinilai tidak dijalankan dengan tepat.
“Saya tidak hafal apa saja, tapi salah satunya bermasalah di penyimpanan. (Penyimpanan) itu tidak sesuai dengan suhu dan lain sebagainya,” kata Hakam.
Memang ada laporan dari siswa, (makanan dari MBG) agak bau, agak beda, begitu. Yang dirasa beda itu katanya ayamnya
Menurut Hakam, pihaknya juga sudah mengambil sampel makanan maupun air di SPPG tersebut untuk diuji di laboratorium. Hal itu untuk menentukan penyebab dugaan keracunan tersebut.
Untuk mencegah peristiwa serupa berulang, Hakam menyebut, perlu ada pengawasan yang lebih ketat kepada SPPG, baik dari dinas kesehatan maupun koordinator SPPG. Pihak SPPG juga diharapkan bisa menjalankan seluruh SOP yang berlaku.
Hakam mengatakan, dinas kesehatan sudah memberi pelatihan kepada perwakilan SPPG sebelum menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pelatihan itu, antara lain terkait penjamahan makanan, inspeksi kesehatan lingkungan, dan pemeriksaan laboratorium pada sampel makanan.
“Kepada SPPG, kami minta komitmennya. Di pelatihan kan sudah diajarkan. Mestinya kalau sudah diajarkan, tapi tidak dilakukan berarti kan komitmennya belum bisa dibuktikan,” ucap Hakam.
Sejauh ini, ada sekitar 133 SPPG di Kota Semarang. Sebanyak 120 di antaranya sudah berproduksi, sedangkan yang lainnya dalam proses pembangunan. Adapun yang sudah mengantongi SLHS sebanyak 85 SPPG.





