Jenewa, ERANASIONAL.COM – Indonesia mencatatkan sejarah penting di panggung diplomasi internasional. Untuk pertama kalinya, seorang diplomat Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk masa jabatan 2026.
Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, secara resmi ditunjuk sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB. Penunjukan ini diumumkan melalui laman resmi PBB pada Kamis dan disepakati oleh 47 negara anggota Dewan yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.
Sesuai aturan Dewan HAM PBB, jabatan presiden dipegang selama satu tahun dan dipilih berdasarkan kesepakatan regional. Sidharto menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok Asia-Pasifik, yang pada 2026 mendapat giliran mengusulkan pimpinan Dewan.
Terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin Dewan HAM PBB dipandang sebagai tonggak bersejarah sekaligus pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia di tingkat global. Negara-negara lain yang tergabung dalam kelompok Asia-Pasifik antara lain Cina, Jepang, dan Korea Selatan.
Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB periode sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber dari Swiss, yang memimpin lembaga tersebut pada 2025.
Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto akan memimpin tiga sesi utama Dewan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026. Selain itu, ia juga bertanggung jawab memandu berbagai sidang khusus dan diskusi tematik terkait isu hak asasi manusia di berbagai belahan dunia.
Salah satu tugas penting Presiden Dewan HAM PBB adalah mengawasi pelaksanaan Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR), yakni mekanisme evaluasi terhadap rekam jejak hak asasi manusia seluruh negara anggota PBB.
Melalui UPR, setiap negara akan ditinjau secara berkala terkait pemenuhan kewajiban HAM, termasuk kebijakan domestik, perlindungan kelompok rentan, serta komitmen terhadap hukum internasional. Dalam kapasitas ini, Indonesia akan berada pada posisi strategis dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas Dewan.
Dalam pernyataannya usai pengukuhan, Duta Besar Sidharto menegaskan bahwa langkah Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB berakar kuat pada nilai-nilai konstitusional bangsa.
“Keputusan kami untuk maju berakar pada Konstitusi Indonesia 1945, dan selaras dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB,” ujar Sidharto di hadapan para delegasi.
Ia menambahkan bahwa konstitusi Indonesia mewajibkan negara untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sidharto juga menekankan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung konsisten Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut berdiri sekitar dua dekade lalu, termasuk sejak masa pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.
Dalam pertemuan yang sama, para delegasi Dewan HAM PBB juga menyetujui pengangkatan Duta Besar Marcelo Vázquez Bermúdez dari Ekuador sebagai Wakil Presiden Dewan untuk periode 2026.
Bermúdez merupakan satu-satunya kandidat dari kelompok negara Amerika Latin dan Karibia. Meski demikian, pencalonannya tidak memperoleh dukungan penuh dari seluruh kawasan tersebut, setelah Bolivia dan Kuba menyatakan abstain atau melepaskan diri dari proses pemilihan.
Pemilihan pimpinan Dewan HAM PBB berlangsung di tengah situasi global yang dinilai semakin kompleks dan penuh tantangan. Dalam pidatonya, perwakilan Kolombia María Juliana Tenorio Quintero menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik dan krisis internasional yang mengancam stabilitas global.
“Kita menyaksikan kembalinya ancaman dan kekerasan sebagai alat untuk mengatur hubungan internasional, tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap perdamaian dunia,” kata Quintero.
Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi melemahkan sistem internasional yang selama lebih dari delapan dekade berperan penting dalam mencegah terjadinya perang dunia.
Dalam momen yang ia sebut sebagai “bersejarah”, Quintero menyerukan kepada seluruh delegasi agar memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum hak asasi manusia internasional.
“Kita harus bertindak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum internasional secara keseluruhan,” tegasnya.
Seruan tersebut menjadi pengingat bahwa Dewan HAM PBB memikul tanggung jawab besar dalam menjaga martabat manusia, khususnya di tengah konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan meningkatnya pelanggaran HAM di berbagai kawasan.
Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menempatkan negara ini pada posisi strategis dalam diplomasi multilateral. Indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, serta mendorong dialog konstruktif di tengah perbedaan pandangan.
Bagi Indonesia, kepemimpinan ini bukan hanya prestasi diplomatik, tetapi juga ujian komitmen dalam mempromosikan nilai-nilai HAM secara konsisten, baik di tingkat internasional maupun domestik.
Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi dan pendekatan moderat, Indonesia diharapkan dapat membawa Dewan HAM PBB tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks sepanjang 2026.
