Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya telah menunjuk sejumlah lokasi untuk pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Ada tiga tempat di Jakarta yang akan menjadi lokasi pembangunan PLTSa.
"Jadi Jakarta yang pertama di Bantar Gebang itu rencananya ada dua, apa pembangkit listrik tenaga sampah. Sekarang sedang proses untuk itu. Kemudian di Sunter yang dulu sudah mendapatkan persetujuan akan dilanjutkan. Satu daerah kemungkinan besar akan diadakan di Jakarta Barat," kata Pramono setelah meninjau Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026).
Pramono mengatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dalam membangun PLTSa di Jakarta. Dia menekankan semua prosesnya harus berjalan secara transparan.
"Memang Jakarta ini kan mempunyai kekhususan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang membedakan dengan daerah lain sehingga dengan demikian kami sedang dalam proses itu karena saya juga ingin transparansi," ucapnya.
"Saya tidak ingin terburu-buru karena semua orang sekarang ini mintanya kontraktor itu bekerja di Jakarta karena apa? Pertama, sampahnya setiap hari hampir 8.000 ton. Kedua, kita punya cadangan di Bantar Gebang 55 juta ton. Ini menjadi harta karun bagi semua orang untuk memperebutkan itu," lanjutnya.
Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu koordinasi dengan Danantara. Setelahnya baru dapat diputuskan lokasi pastinya.
"Makanya saya ingin semuanya dilakukan dengan benar, transparan, dan terbuka. Maka untuk itu kami juga sedang menunggu koordinasi dengan Danantara untuk segera diputuskan," imbuhnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bakal membangun empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai bagian dari solusi pengelolaan sampah jangka panjang sekaligus penyediaan energi bersih. Hasil listrik dari PLTSa ini nantinya akan dijual langsung ke PLN tanpa skema tipping fee.
"PLTSA ini akan dibangun sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden. Apakah nanti jumlahnya empat atau lima, kami siap. Listrik yang dihasilkan nantinya akan disalurkan melalui PLN tanpa skema tipping fee, karena teknologinya kini sudah lebih efisien dan tidak lagi membutuhkan insentif seperti dulu," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Senin (16/6/2025).
Simak juga Video: Pramono Dorong PAM Jaya Segera IPO, Kepemilikan Publik 30%
(dek/ygs)
