JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan pandangannya mengenai pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke polisi oleh pihak yang mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah.
Pandji dilaporkan terkait materi stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Julius mengatakan penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah delik aduan yang bersifat personal.
"Ketika pasal-pasal tentang penghinaan tetap ada di KUHP, dia (pasal-pasal tersebut) menegaskan ini adalah delik aduan yang sifatnya personal. Sedangkan materi yang disampaikan Pandji adalah komedi yang membahas organisasi. Jadi sudah dua hal yang berbeda," katanya dalam program Kompas Petang KompasTV, Jumat (9/1/2026). .
Ia menyebut isu-isu yang dibahas Pandji dalam materi stand up comedy-nya juga sudah diberitakan sebelumnya.
"Ketika membahas isu seperti tambang dengan politik balas budi segala macam, ini sebetulnya adalah pemberitaan yang sudah beredar berbulan-bulan lamanya dan telah menjadi opini publik, bahkan di kubu NU sendiri mengakui terjadi konflik karena tambang dan menjadi islah (perdamaian)," jelasnya.
Baca Juga: Buka Suara, PP Muhammadiyah dan PBNU Bantah Polisikan Komika Pandji Pragiwaksono!
Karena itu, ia menyebut tidak ada hoaks, kesalahan, ataupun ketersinggungan di dalam materi Pandji.
Ia juga menyebut kedudukan hukum atau legal standing pelapor tidak tepat karena bukan pihak yang dapat mewakili keorganisasian NU atau Muhammadiyah.
Materi Pandji, kata Julius, juga tidak mengenai personal yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili organisasi, misalnya ketua atau pengurus besar NU atau Muhammadiyah.
"Artinya memang secara legal standing tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dapat diperiksa lebih lanjut," ucap Julius.
Ia menambahkan, kontekstualisasi materi yang dilaporkan juga merupakan komedi yang berbayar.
"Jadi sebetulnya itu bukan sebuah syiar kebencian, bukan sebuah syiar persekusi, yang memang komedi bahkan untuk mendengarkan itu aja orang yang hadir harus bayar," tuturnya.
Menurutnya, ranah materi stand up comedy Pandji jauh dari politik penghinaan kelembagaan, syiar dan persekusi untuk menjelek-jelekkan seseorang atau lembaga sehingga menjadi hancur kredibilitas atau martabatnya.
"Jadi memang ini sudah tepat kalau nanti harusnya kepolisian mengatakan ini legal standing-nya tidak ada, konteksnya berbeda, silakan bentuk forum yang lucu juga, bentuk forum yang komedi juga untuk membantah Mens Rea-nya Panji," ucapnya.
Baca Juga: Pandji Pragiwaksono Dilaporkan, Ini Komentar Penasihat Ahli Kapolri
Dalam kesempatan sama, penasihat ahli Kapolri, Aryanto Sutadi, menyatakan tugas penyelidik kepolisian tidak akan sampai pada membedakan apakah yang disampaikan Pandji merupakan komedi atau bukan.
"Tugas penyidik itu adalah merekam apa perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor itu sehingga dia merasa tersinggung ataupun terhina," katanya.
Ia mengatakan semua perbuatan yang dilaporkan akan direkam, kemudian polisi akan menanyakan bukti yang ada pada para ahli.
"Intinya polisi tidak bisa memutuskan sendiri," katanya.
Aryanto mengatakan nantinya seluruh alat bukti, keterangan ahli, saksi, dan petunjuk yang diperoleh kepolisian akan diramu dan diputuskan dalam suatu gelar untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.
"Kalau ada berarti langsung sidik, kalau tidak berarti hanya lidik saja," ucapnya.
Baca Juga: Anggota DPR Sebut Kritik yang Disampaikan Pandji Pragiwaksono Wajar: Tak Perlu Dibawa ke Ranah Hukum
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV, NU Online
- pbhi
- julius ibrani
- pandji pragiwaksono
- pandji dilaporkan
- mens rea
- Angkatan Muda Nahdlatul Ulama
