Awal tahun 2026 menjadi sinyal kuat lahirnya kembali hegemoni Amerika Serikat (AS) dalam sistem unilatealisme global di bawah pemerintahan Donald Trump, setelah dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS pada Januari 2025 lalu.
Intervensi militer AS ke dalam jurisdiksi wilayah Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya (3/1/2026) sungguh nyata, betapa militer AS sangat digdaya tak peduli tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional.
Intervensi ini bukanlah peristiwa regional semata, melainkan sebuah peristiwa yang dapat dibaca dalam kerangka geopolitik global. Ia merupakan penanda lahirnya tatanan dunia baru di mana Amerika Serikat kembali menegaskan diri sebagai kekuatan-hegemoni-tunggal dengan pendekatan unilateralisme, sejalan dengan doktrin "Make America Great Again" (MAGA) sebagaimana dipopulerkan Donald Trump dan ‘’America for Americans’’ sebagai doktrin yang dipopulerkan Presiden James Monroe tahun 1823.
Doktrin MAGASlogan ‘’Make Amercia Great Again’’ atau disingkat MAGA—yang dikampanyekan Donald Trump sejak pertama kali memasuki arena politik AS pada Pemilu 2016 lalu—seperti mendapatkan momentumnya ketika ia berada di Gedung Putih pada periode kedua 2025-2029.
Petualangan politik, diplomatik, dan militer Trump dalam satu tahun terakhir—mulai dari Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Latin—tidak luput dari liputan pemberitaan media internasional.
Beberapa bulan setelah dilantik, Presiden Trump mengguncang perdagangan global dengan gebrakan kebijakan politik ekonominya menaikkan tarif impor secara fantastis penuh kontroversi, mulai dari 15 % hingga 50% lebih bagi banyak negara.
Dengan kebijakan tersebut, Presiden Trump berhasil melakukan pemetaan ulang (remapping) siapa negara-negara sebagai kawan atau lawan untuk mempertegas posisinya dalam konteks bipolaritas tatanan dunia-blok penantang kekuatan AS pasca-Perang Dingin.
Dalam beberapa dekade terakhir, dunia tampak terbelah dalam dua kutub besar: Amerika Serikat di satu sisi, dan blok penantang hegemoni AS di sisi lain—China, Rusia, serta sejumlah negara Global South-yang tergabung dalam BRICS. Hanya saja, situasi ini kerap disebut sebagai “bipolaritas semu”.
Bipolaritas yang muncul tidak simetris seperti pada Perang Dingin. Pada era Perang Dingin, dunia terbelah jelas dalam dua blok ideologis yang relatif seimbang. Amerika Serikat sebagai pemimpin kapitalisme liberal versus Uni Soviet sebagai pengusung sosialisme-komunisme. Kedua blok memiliki kekuatan militer, ideologi, dan jaringan aliansi yang solid.
Secara geopolitik, Rusia, China, Korea Utara, Iran, Kuba, dan sejumlah negara lainnya memang terafiliasi sebagai penantang hegemoni Amerika Serikat, tetapi bukan suatu kesatuan blok yang utuh karena setiap negara menempatkan posisinya sebagai pemain (player) dengan keunggulan dan kekuatan masing-masing.
Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi baru dan Rusia sebagai kekuatan militer menjadi sinyal munculnya rivalitas dalam konteks bipolaritas tersebut. Namun, kebangkitan China yang terus bergeliat tumbuh—mulai dari sektor ekonomi, teknologi tinggi (high technology), hingga industri pertahanannya—dibayang-bayangi ancaman kemerdekaan Taiwan yang didukung Amerika Serikat.
Ekspansi pengaruh Rusia di beberapa kawasan di Timur-Tengah dan Afrika juga dibayangi distabilitas melalui perang melawan Ukraina. Bahkan, kawasan Amerika Latin yang mulai bersentuhan dengan pengaruh China dan Rusia sedang diganggu.
Saat ini, AS tetap merasa unggul dalam militer, finansial, dan memegang kendali institusi-institusi global. Sementara, kubu penantang lebih bersifat reaktif dan tidak memiliki kesatuan ideologi yang kuat, sehingga bisa dilemahkan.
Amerika Serikat sepertinya cermat melihat celah ini dan tidak sepenuhnya menerima dunia multipolar. Maka, AS di bawah pemerintahan Trump berupaya memaksakan kembali kepemimpinan globalnya dengan semangat MAGA, bahkan dengan pendekatan kekuatan militer sebagaimana yang dilakukan di Venezuela.
Dipahami, doktrin MAGA menjadi fondasi ideologis dari konfigurasi hegemoni geopolitik regional dan global. MAGA bukan sekadar slogan populis domestik yang hanya gencar digaungkan Trump saat kampanye pemilu (2016 dan 2024), melainkan juga strategi geopolitik neo-hegomoni ala Monroe.
Dalam logika MAGA, multilateralisme dianggap menghambat kepentingan nasional AS, sehingga muncul tindakan sepihak dalam bingkai proteksionisme. Di sini, standar ganda menjadi nyata bahwa demokrasi dan HAM—yang sering diperlakukan sebagai instrumen politik luar negeri—bukan lagi menjadi nilai universal yang konsisten diterapkan, melainkan hanya sebagai instrumen dominasi hingga hegemoni.
Intervensi militer AS ke Venezuela memperkuat persepsi standar ganda Barat-AS : agresivitas atas nama demokrasi dan HAM, tetapi selektif dalam implementasinya. Inilah paradoks tatanan dunia versi MAGA.
Amerika Serikat mungkin kembali unggul secara strategis, tetapi semakin sulit mengeklaim kepemimpinan moral. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat tampak membesar, tetapi semakin memperkecil legitimasi moralnya di mata dunia internasional.
Dunia memasuki fase pascaliberal: bukan lagi tatanan berbasis norma dan konsensus multilateral, melainkan tatanan bebas moral dan hanya berbasis kekuatan (power-based order).
Geopolitik-Doktrin MonroeIntervensi militer AS di Venezuela menjadi contoh konkret sekaligus eksperimen sejarah lahirnya doktrin MAGA di kawasan Amerika Latin sebagai perpanjangan doktrin Monroe di era pemerintahan Trump. Negara ini bukan hanya penting secara geopolitik, melainkan juga strategis secara ekonomi karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Cadangan minyak Venezuela diperkirakan mencapai 303 miliar barel dan menjadi tulang punggung ekonomi negeri itu. Dengan harga saat ini, yaitu sekitar USD 57 per barel, cadangan minyak Venezuela bernilai sekitar USD 17,3 triliun. (Business Today, 2026).
Dengan fakta itu, intervensi AS ke Venezuela dalam perspektif geopolitik dan strategis dapat dibaca sebagai upaya mengukuhkan pengaruh Washington, mengamankan energi, menekan pengaruh China dan Rusia di Amerika Latin, sekaligus menghidupkan kembali semangat doktrin Monroe—"America for Americans".
Gagasan tersebut merupakan sebuah gagasan strategis yang pernah dirumuskan Presiden AS, James Monroe (1817 –1825), pada tahun 1823 untuk menegaskan pengaruh AS di kawasan Amerika Latin dan mencegah potensi kembalinya kolonisasi Eropa, sehingga Amerika Latin menjadi halaman belakang eksklusif bagi AS sebagai benteng dari infiltrasi asing.
Langkah yang dilakukan AS ini dapat membawa dampak luas bagi sistem internasional-tatanan dunia. Dunia semakin terfragmentasi ke dalam blok-blok geopolitik. Di satu sisi, negara-negara sekutu AS—NATO, Jepang, Korea Selatan, dan sebagian Amerika Latin—menguatkan barisan bersama Amerika Serikat. Di sisi lain, China dan Rusia mempererat kerja sama strategis, termasuk negara-negara yang selama ini resisten terhadap dominasi Barat, misalnya Iran dan Korea Utara.
Pada blok yang lain, negara-negara selatan (Global South)—termasuk yang baru bergabung dalam BRICS—masih ambigu berada di antara lingkaran blok kekuatan-kekuatan tersebut. Mereka tidak sepenuhnya menyatakan anti hegemoni AS, tetapi merasa khawatir dan skeptis terhadap tatanan liberal Barat.
Dunia pasca-Venezuela bukan dunia tanpa aturan, melainkan dunia dengan aturan yang ditentukan oleh yang paling kuat. Dunia mulai khawatir bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin bisa saja terjadi di kawasan lain.
Jika Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi, era baru tatanan dunia ini adalah pertarungan kepentingan tanpa moral universal.
Intervensi AS ke Venezuela lebih mencerminkan perang kepentingan geopolitik dan strategis: energi, pengaruh kawasan, serta membendung ekspansi pengaruh China dan Rusia.
Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dinamika ini perlu dicemati secara serius. Tampaknya, hegemonisme bangkit dengan wajah baru.
Politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif tidak lagi cukup hanya sebagai slogan, tetapi juga harus menjadi strategi nyata untuk bertahan dan berperan di tengah dunia yang semakin tidak ramah terhadap yang lemah.




