Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah telah menyiapkan 197 titik lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyiapan lahan tersebut menjadi langkah krusial untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak. Hal itu disampaikan Maruarar dalam rapat bersama Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI yang digelar di Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
"Kami sudah siap. Seluruh proses mulai dari penetapan lokasi clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan desain detail, hingga lelang telah disiapkan. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 10 Januari 2026.
Ia merinci, Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan jumlah lahan relokasi terbanyak, yakni 153 titik lahan dengan total luas sekitar 473 hektare. Lahan tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah, lahan negara, BUMN dan BUMD, pihak swasta, hingga lahan yang masih dalam tahap identifikasi.
Dari 153 titik lahan di Aceh, sebanyak 24 titik telah diverifikasi di lapangan dan dinyatakan layak, dengan potensi daya tampung mencapai sekitar 28.311 unit rumah. Lahan-lahan tersebut dipersiapkan untuk relokasi warga yang rumahnya rusak berat hingga hanyut akibat bencana.
Sementara itu, di Sumatera Utara pemerintah menyiapkan 16 lokasi lahan relokasi dengan total luas sekitar 58 hektare. Adapun di Sumatera Barat, terdapat 28 lokasi lahan dengan luas sekitar 53 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan hunian tetap.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa seluruh titik lahan huntap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari potensi bencana lanjutan seperti banjir, tsunami, dan longsor.
Kedua, lahan tidak memiliki persoalan hukum. Ketiga, lokasi harus dekat dengan ekosistem kehidupan masyarakat, termasuk tempat kerja, ladang, sekolah, dan pasar.
"Hunian tetap tidak hanya soal membangun rumah, tetapi memastikan masyarakat bisa melanjutkan kehidupan dan mata pencaharian mereka dengan aman dan layak," tegasnya.
Selain penyiapan lahan, Kementerian PKP juga mendorong percepatan proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa agar pembangunan huntap dapat segera dimulai.
"Kami usulkan agar Februari sudah bisa mulai pelaksanaan. Kami siap memulai dari Aceh Tamiang, yang sudah lebih dulu mengirimkan surat kesiapan," imbuhnya.
Kemudian ia menambahkan, penggunaan satu data nasional menjadi kunci keberhasilan penanganan pascabencana.
"Kami menunggu data final dari BPS. Seperti disampaikan Pak Dasco, satu data ini menjadi kunci agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi dengan baik," ucapnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana, Sufmi Dasco Ahmad, dan dihadiri sejumlah menteri serta pimpinan lembaga terkait.
Editor: Redaktur TVRINews
