Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dapat dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan bahwa periode waktu pascalibur Nataru hingga sebelum masuknya bulan Ramadan merupakan jendela waktu yang krusial.
Pasalnya, intensitas penanganan dan pekerjaan fisik di wilayah bencana membutuhkan ketahanan personel yang maksimal. Untuk itu, diperlukan tambahan personel TNI-Polri dalam melakukan penanganan.
"Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).
Tito merinci, penambahan personel Polri tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada periode Nataru dukungan personel dari kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.
Selain dari kepolisian, Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Hal ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak yang memerlukan penanganan masif.
Baca Juga
- Mendagri Usul Masyarakat Korban Bencana Sumatra Dapat BLT
- Satgas PKH Kantongi 12 Nama Perusahaan yang Diduga Sebabkan Banjir Sumatra
- Pemerintah Bakal Diskon Tarif Listrik Daerah Terdampak Bencana Sumatra
"Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah," imbuhnya.
Sejalan dengan hal itu, Tito menilai pengerahan personel dalam skala besar menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik.
Selain itu, pemerintah turut berupaya agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai.
Meski demikian, hingga saat ini pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik di lapangan.
