Bruno Rodríguez Menteri Luar Negeri Kuba menegaskan, negaranya akan mempertahankan kedaulatan penuh dari tekanan Amerika Serikat (AS), yang menurutnya telah menerapkan kekuatan dan agresi selama hampir tujuh dekade.
Dilansir dari Antara pada Sabtu (10/1/2026), Rodríguez menuduh Washington berupaya “memaksakan kehendaknya” kepada negara-negara berdaulat, termasuk Havana, dengan mengandalkan “kekuatan militer yang besar dan dominasi ekonomi.”
Ia menggambarkan kekuatan AS bertumpu pada “kekuatan militer yang sangat besar dan skala ekonominya”, serta apa yang ia sebut sebagai “pengalaman luas dalam agresi dan kejahatan.”
Sebaliknya, Rodriguez menegaskan, di sisi Kuba terdapat landasan yang berbeda. Menurutnya, “di pihak kami ada akal sehat, hukum internasional, dan semangat patriotik seluruh rakyat.”
Ia menekankan bahwa rakyat Kuba tidak akan menyerahkan kedaulatannya. “Kami, rakyat Kuba, tidak siap menjual negara kami atau menyerah pada ancaman dan pemerasan,” ujarnya.
Rodriguez juga mengatakan bahwa Havana tidak akan melepaskan “hak prerogatif yang tidak dapat dicabut,” yang digunakan untuk membangun “masa depan sendiri, hidup damai bersama masyarakat dunia.”
“Kami akan membela Kuba,” kata Rodriguez, seraya menambahkan bahwa komitmen tersebut bersifat tegas, jelas, dan telah terbukti.
Pada 5 Januari 2026, Menteri Luar Negeri Kuba menyerukan kepada Komunitas Negara-negara Amerika Latin dan Karibia untuk secara bersama-sama membela kemerdekaan dan kedaulatan kawasan dari ancaman yang ditimbulkan oleh intervensi militer AS baru-baru ini di Venezuela.
Donald Trump Presiden AS sebelumnya menyebut Kuba sebagai salah satu kemungkinan target kebijakan pemerintahannya. Pada 7 Januari, Trump mengatakan bahwa negara Karibia tersebut “siap untuk tumbang.” (ant/saf/faz)
