JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mengingatkan soal prinsip kedaulatan rakyat menjadi pijakan utama dalam menyikapi wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk usulan pilkada dilakukan melalui DPRD.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai ditanya bagaimana cara PDI-P menghadapi dominasi partai politik di parlemen yang mendukung mekanisme Pilkada lewat DPRD.
"Prinsipnya kedaulatan rakyat itu harus dihormati oleh seluruh anak bangsa melalui hak rakyat di dalam menentukan pemimpin," kata Hasto dalam konferensi pers di sela-sela Rakernas I PDI-P, Sabtu (10/1/2026) malam di Ancol, Jakarta Utara.
Baca juga: Yusril Sebut Pilkada Lewat DPRD Lebih Mudah Diawasi: Jumlahnya Terbatas
Hasto kemudian mengingatkan perjalanan sejarah politik Indonesia, termasuk saat pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya.
Menurutnya, pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat tidak hanya memperoleh legitimasi politik yang kuat, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menghadirkan program-program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=PDI-P, DPRD, Hasto Kristiyanto, pilkada, kepala daerah, PDIP, Rakernas PDI-P, pilkada tidak langsung, kepala daerah dipilih DPRD, Pilkada lewat DPRD, pilkada via dprd, Rakernas PDIP&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMC8yMTU0Mzc1MS9wZGktcC1zb2FsLXVzdWxhbi1waWxrYWRhLXZpYS1kcHJkLWtlZGF1bGF0YW4tcmFreWF0LWhhcnVzLWRpaG9ybWF0aQ==&q=PDI-P soal Usulan Pilkada via DPRD: Kedaulatan Rakyat Harus Dihormati§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = `Ia mengungkapkan, Steering Committee Rakernas I PDI-P menerima banyak masukan dari berbagai kelompok, mulai dari kalangan pro-demokrasi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga struktur partai.
Baca juga: PDI-P Sampaikan Sikap Politik pada Hari Terakhir Rakernas, Juga soal Sistem Pilkada
Masukan tersebut pada umumnya berharap agar Rakernas mampu menghasilkan keputusan politik yang menjaga demokrasi melalui partisipasi rakyat secara luas, termasuk lewat pilkada langsung.
Meski demikian, Hasto menegaskan bahwa sikap resmi partai terkait sistem pilkada belum diputuskan.
Seluruh usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masih akan didengarkan dan dibahas secara menyeluruh sebelum dirumuskan dalam rekomendasi Rakernas.
“Sikapnya bagaimana, alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. Jadi belum diputuskan," ujar Hasto.
Baca juga: Ganjar Ungkap Strategi Politik PDI-P Hadapi Pemilu 2029
Hasto menambahkan, pembahasan sikap PDI-P terhadap pilkada telah melalui sejumlah tahapan, termasuk diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) yang melibatkan kalangan masyarakat sipil dan para pakar sistem politik.
Menurut dia, Rakernas tidak hanya akan membahas pilkada, tetapi juga agenda strategis lain, seperti penguatan pelembagaan partai politik, akuntabilitas dan transparansi partai, demokratisasi internal, hingga sistem keuangan partai politik.
Selain itu, Rakernas juga menyoroti penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh, termasuk integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu, serta pentingnya netralitas aparatur negara agar pemilu berlangsung jujur dan adil.
Baca juga: Pesan Megawati: Respons Segera Bencana, Semua Kader PDI-P Diminta Siaga
Ia menegaskan, Rakernas I PDI-P bukan sekadar momentum untuk menyampaikan sikap politik jangka pendek, melainkan forum kristalisasi pemikiran yang mendengarkan suara rakyat dan merumuskan desain masa depan bangsa.
“PDI Perjuangan tidak pernah mengingkari semangat reformasi. Karena reformasi itu lahir dari suatu kristalisasi perjuangan yang luar biasa, pengorbanan para mahasiswa agar rakyat berdaulat," pungkasnya.
Baca juga: Ganjar Sebut Kebebasan Berekspresi Jadi Sorotan dalam Rakernas PDI-P
Sebagai informasi, setidaknya, ada empat partai politik yang telah menyatakan dukungannya terhadap wacana Pilkada dipilih lewat DPRD.
Mereka antara lain Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
