Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pegawai pajak menjadi sinyal kuat upaya "bersih-bersih" di tubuh birokrasi. Penangkapan ini terjadi bertepatan dengan momentum pemerintah yang tengah gencar menyoroti praktik kecurangan di sektor perpajakan serta bea dan cukai.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa praktik "main mata" oleh oknum nakal memang masih menjadi tantangan besar. Hal ini disampaikan Purbaya dalam pernyataannya di Kementerian Keuangan pada Kamis lalu, 8 Januari 2026.
Dalam keterangannya, Menkeu Purbaya menceritakan sebuah momen saat menghadiri retret di Hambalang, Bogor. Di hadapan para pejabat, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan retoris yang cukup menohok mengenai integritas instansi di bawah naungan Kementerian Keuangan.
"Presiden di Hambalang bilang, 'Apakah kita akan mau dibohongi terus oleh orang Pajak dan Bea Cukai?' Itu pesan ke saya dari Presiden," ungkap Purbaya menceritakan momen tersebut.
Baca juga: KPK Koordinasi dengan Menteri Purbaya usai OTT Pejabat Ditjen Pajak
Meski Presiden tidak menatap langsung ke arahnya saat berucap, Purbaya merasa pesan tersebut adalah sindiran sekaligus peringatan keras bagi dirinya untuk segera membenahi institusi yang dipimpinnya dari praktik-praktik koruptif.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius Presiden Prabowo adalah masih maraknya praktik under invoicing yang tidak terdeteksi oleh sistem pajak dan cukai. Praktik ini melibatkan manipulasi nilai faktur menjadi lebih rendah dari harga sebenarnya guna menghindari beban pajak yang lebih tinggi.
"Ada praktik under invoicing yang masih besar, yang tidak terdeteksi di pajak dan cukai," jelas Purbaya.
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5399835/original/045498200_1762014184-20251101BL_Timnas_Futsal_Indonesia_Vs_Australia_9.jpg)

