Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) menyatakan diri sebagai partai penyeimbang dalam sikapnya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menjelaskan, partai penyeimbang yang dimaksud berarti kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, tetap mendukung apabila kebijakan itu bagus untuk masyarakat.
"Nah, ini saya kira penempatan diri sebagai partai penyeimbang untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan kritis terhadap kebijakan pemerintahan, tetapi juga kita memberikan dukungan," ujar Andreas di sela Rakernas PDIP, Ancol, Jakarta, Sabtu (10/1/2026).
Dia mencontohkan, salah satu program pemerintahan Prabowo-Gibran yang dikritisi yakni soal Makan Bergizi Gratis alias MBG.
PDIP menilai program tersebut harus dievaluasi. Misalnya, berkaitan dengan skala prioritas dan mekanisme pelaksanaan MBG masih perlu dibenahi.
"Hal yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis ini. PDI Perjuangan jelas mengambil sikap perlu adanya perbaikan terhadap skala prioritas dan sistem pelaksanaan program MBG wajib untuk dibenahi," imbuhnya.
Baca Juga
- Respons PDIP soal PSI yang Bidik Jateng jadi 'Kandang Gajah' di Pemilu 2029
- Pilkada Lewat DPRD, PDIP Sampaikan Sikap Politik saat Penutupan Rakernas
- Megawati Perintahkan Kader PDIP Bantu Pulihkan Bencana di Sumatra
Selain itu, PDIP juga kerap mengkritisi terkait dengan reformasi Polri saat pembahasan di Komisi III DPR RI.
"Jadi, di semua bidang dari Komisi I sampai Komisi XIII kita memberikan pandangan-pandangan kritis terhadap pelaksanaan daripada program-program pemerintahan," pungkasnya.
Di samping itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengemukakan bahwa partainya juga sempat mengkritisi soal penetapan bencana nasional terkait banjir dan longsor di Sumatra yang tak dilakukan pemerintah.
Hanya saja, kata Djarot, rekomendasi terkait penetapan bencana nasional itu tidak digubris oleh pemerintah. Namun demikian, PDIP tak terlalu ambil pusing dengan hal itu.
Sebab, PDIP lebih fokus kepada pemberian kepada masyarakat yang terdampak bencana. Salah satunya dengan mengerahkan satu kapal untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat terdampak.
"Jadi itu kita usul sudah lama sekali bahwa ini sudah waktunya, sudah saatnya langkah-langkah cepat. Kalau pemerintah menyatakan bahwa ini bencana nasional, tapi tidak ditanggapi ya tidak bisa tunggu. Kita tidak usah berdebat," pungkasnya.
