Purbaya Terima Perintah Langsung Prabowo, Tak Potong Dana Daerah Bencana Sumatra

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah terdampak bencana di Sumatra tidak akan dipotong tahun ini. Kepastian tersebut diperoleh Purbaya setelah menerima perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah sambungan telepon saat rapat koordinasi penanganan bencana di Banda Aceh, Sabtu (11/1).

Momen itu terjadi ketika Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon Presiden Prabowo di sela rapat dan langsung menghubungkan sambungan telepon tersebut kepada Purbaya. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan persetujuannya agar anggaran daerah bencana tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan.

"Jadi clear, untuk tahun ini anggaran anda akan penuh seperti tahun lalu, nggak akan dipotong," kata Purbaya usai mendengar langsung arahan Presiden Prabowo melalui sambungan telepon tersebut.

Purbaya mengakui sebelumnya belum sempat menghubungi langsung Presiden karena agenda yang padat. Namun, setelah komunikasi tersebut, ia memastikan tidak ada lagi kendala terkait anggaran untuk daerah terdampak bencana di Sumatra.

"Pak Ketua (Dasco) sudah telepon, dan Pak Presiden bilang setuju. Sudah kita hitung semuanya secara anggaran, bisa, tak ada masalah," ujar Purbaya.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk wilayah terdampak bencana di Aceh sejak awal tahun. Pada 2 Januari 2026, Kementerian Keuangan telah mengirimkan dana kepada pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Aceh dengan total nilai Rp1,2 triliun.

Dengan penyaluran tersebut, Purbaya menjelaskan pendanaan bukan lagi menjadi persoalan bagi daerah yang tengah menangani dampak bencana. Ia juga meminta pemerintah daerah tidak ragu memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk percepatan pemulihan.

Sementara itu, Dasco menyampaikan bahwa pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra. Per 10 Januari 2026, penanganan pemulihan pasca bencana akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sehingga Satgas Pemulihan Bencana Sumatera, DPR akan menjalankan fungsi di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, dan koordinasi," kata Dasco.

Pemerintah dan DPR menargetkan seluruh roda pemerintahan di daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra dapat kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan.

"Dan seluruh daerah terdampak telah tersentuh secara bertahap dan dapat dimaksimalkan agar dapat selesai tertanggulangi diusahakan sebelum Lebaran," ujar Dasco.