”Mens Rea” Pandji Pragiwaksono, Pendidikan Politik di ”Pinggir Jurang”

Di atas panggung Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025, Pandji Pragiwaksono tidak sedang sekadar melucu. Ia sedang bermain api. Dengan setelan jas rapi dan sorot mata tajam, ia berdiri di hadapan mikrofon, melafalkan kata-kata yang kini menjadi tameng sekaligus tombak barunya, ”Menurut keyakinan saya...”.

Frasa itu berulang kali muncul dalam pertunjukan spesialnya, ”Mens Rea”, yang tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025. Mens rea berarti niat jahat atau batin pihak bersalah. Di tangan Pandji, niat itu bukan untuk berbuat jahat, melainkan untuk menggugat, mempertanyakan, dan memberikan kuliah umum politik yang paling bising, tetapi juga paling didengar oleh generasi muda saat ini.

Ketika ruang-ruang diskusi formal menjadi terlalu kaku dan parlemen kerap kali berjarak dari keresahan publik, panggung komedi tunggal atau stand-up comedy bertransformasi menjadi parlemen jalanan. ”Mens Rea” adalah salah satu manifestasi dari fenomena tersebut.

Di panggung itu, Panji tak sekadar melempar kode-kode halus, ia menyebut nama. Ia menyeret figur-figur sentral Istana ke dalam bahan komedinya. Salah satu momen yang paling memantik keriuhan adalah ketika sasaran tembaknya mengarah pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Saat itu, ia membahas kriteria warga yang memilih berdasarkan tampang atau penampilan.

”Ada yang memilih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. ’Ganjar ganteng ya’, ’Anies manis ya’, ’Prabowo gemoy ya’, atau, wakil presidennya, ’Gibran ngantuk ya’. Salah, salah, salah nada,” kata Pandji.

Ia pun lanjut menirukan mimik wajah yang sengaja dibuat layu. Gestur dan ekspresi itu kerap diasosiasikan dengan Gibran. Ribuan penonton tertawa. Di akhir bahan soal kriteria tampang, ia menambahkan, ”Menurut keyakinan saya...”. Penonton pun tertawa lagi.

Ada yang memilih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. ’Ganjar ganteng ya’, ’Anies manis ya’, ’Prabowo gemoy ya’, atau, wakil presidennya, ’Gibran ngantuk ya’. Salah, salah, salah nada.

Tak berhenti di eksekutif, radar komedi Pandji bergeser ke Senayan. Ia menyoroti fenomena selebritas yang melenggang ke parlemen tanpa bekal kompetensi memadai. Nama Verrel Bramasta menjadi contoh yang ia bedah habis-habisan. Dengan nada skeptis, Pandji meragukan pemahaman sang artis soal fungsi legislasi dan anggaran yang menjadi tugas utama DPR.

”Mana mungkin Verrel Bramasta jadi anggota DPR? Menurut keyakinan saya mah, dia enggak ngerti undang-undang, anggaran. Dia mah ngertinya jadi ganteng,” sindir Pandji yang disambut tawa penonton.

Selain itu, Pandji pun menguliti peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ia menyindir ketidakberdayaan lembaga tersebut yang tak punya kuasa membuat undang-undang atau anggaran, tetapi hanya memberi masukan. Dengan analogi yang menggelitik, ia menyamakan DPD seperti satu orang yang menonton dua bapak-bapak sedang bermain catur.

”Main enggak, komentar melulu. Merasa penting,” kelakar Pandji.

Dalam kesempatan itu pula, ia menyebut kelengkapan DPR yang terdiri dari Baleg (Badan Legislasi) dan Banggar (Badan Anggaran). Namun, di tengah kalimat, ia menyelipkan kata ”bangsat” sebagai pelesetan satire untuk menyindir oknum-oknum di dalamnya. Penonton pun kembali tertawa lepas.

Materi-materi ”pinggir jurang” atau berisiko hukum dan politik yang dihadirkan Pandji selama lebih kurang 2,5 jam tak hanya sukses mengocok perut 10.000 penonton di Indonesia Arena, tetapi lebih banyak lainnya setelah ”Mens Rea” tayang di Netflix. Bahkan hingga Sabtu (10/1/2026) sore, ”Mens Rea” masih kokoh di nomor 1 kategori TV Shows di Netflix Indonesia.

Tak sekadar lawakan, ”Mens Rea” memang sengaja dihadirkan Pandji sebagai bagian dari kritik pada otoritas dan sekaligus pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan gaya humor, isu-isu yang berat bisa menjadi ringan dan mudah meresap ke pendengarnya.

Meski demikian, Pandji menyadari pula bahwa mengangkat satire politik sangat berisiko. Risiko ini setidaknya terlihat dari pelaporan dirinya oleh mereka yang menamakan diri Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya. Dalam pelaporannya, Pandji dituduh telah menghasut dan menistakan agama.

Namun, karena yang disampaikan Pandji sepenuhnya bagian dari kritik dan pendidikan politik, dukungan dari berbagai pihak mengalir padanya dan meminta polisi tak menindaklanjuti laporan tersebut.

Salah satunya seperti dinyatakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. ”Kritik dan satire, termasuk melalui pertunjukan seni, merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal tersebut juga bagian penting dari demokrasi yang sehat. Menghukum seniman atas pendapat atau ekspresi mereka, seperti yang potensial dialami komika Pandji Pragiwaksono, bukan sekadar keliru, melainkan merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” tulis LBH Jakarta dalam siaran persnya.

Komisi III DPR yang membidangi persoalan hukum pun turut bersuara membela Pandji. Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, kritik yang disampaikan Pandji dengan komedi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

”Kalau ada pihak yang tidak suka atau merasa tidak sependapat dengan materi ’Mens Rea’, cukup disampaikan kritiknya. Tidak perlu semua hal dibawa ke ranah hukum,” tegasnya.

Dikutip dari jurnal ilmiah berjudul ”Humour and Social Power: A Sociological Lens on Political Communication” karya Enoch Chi Ngai Lim, Oktober 2025, jejak satire politik sejatinya sudah muncul sejak Yunani Kuno. Aristophanes, dramawan termasyhur yang merepresentasikan zaman klasik, menggunakan satire untuk mengejek para pemimpin politik dan mempertanyakan norma-norma sosial.

Karya-karyanya, seperti ”The Acharnians”, menjadi penggambaran yang mengejek absurditas perang dan ketidakmasukakalan lembaga peradilan (Rosen, 2012)—sebuah bentuk paling awal pemanfaatan humor sebagai alat politik yang berfungsi sebagai kritik.

Melanjutkan tradisi Yunani, Kekaisaran Romawi mengembangkan satire lebih jauh dengan menghadirkan penulis-penulis seperti Juvenal dan Horace, yang menggunakan humor untuk mencemooh korupsi politik dan ketimpangan sosial.

Satire Romawi kerap disusun dalam bentuk puisi, yang membantunya memperoleh banyak pengikut sekaligus memungkinkan kritik terhadap kelas penguasa tanpa menghadapi pembalasan langsung (Young, 2016). Pada periode inilah karikatur politik pertama kali muncul, sebuah genre yang kemudian berkembang menjadi salah satu bentuk seni satir yang paling mapan.

Di Eropa, humor menjadi sarana perlawanan terhadap rezim-rezim diktator serta cara untuk secara langsung maupun tidak langsung membongkar tindakan para pemimpin politik.

Selama Perang Dingin di Eropa Timur, humor berfungsi sebagai strategi resistensi untuk mengekspresikan pendapat dan mengkritik rezim komunis sekaligus menghindari sensor ketat yang diberlakukan (Osipova, 2023; Laineste & Fiadotava, 2024).

Dalam karya sastra, humor politik bukan semata hiburan; ia dapat meningkatkan kesadaran politik dan memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam kehidupan publik (Beck & Spencer, 2024). Namun, humor politik juga menghadapi risiko menyebarkan misinformasi atau mendistorsi makna (Young, 2016).

Khusus di Indonesia, dosen Komunikasi Publik Universitas Diponegoro, Nurul Asfi, melihat kemunculan satire politik seperti dihadirkan Pandji melalui ”Mens Rea” sebagai cerminan kejenuhan publik terhadap kondisi politik yang kian tak menentu. ”Mens Rea” menjadi residu dari kemacetan komunikasi politik yang tengah terjadi di Indonesia.

Panggung komedi yang dibawakan figur publik menjadi medium ekspresi politik yang efektif justru karena saluran konvensional telah buntu. Apalagi, ketika parlemen membisu dan aksi jalanan diabaikan, tawa menjadi satu-satunya cara untuk melawan atau setidaknya untuk tetap menjaga kewarasan.

Dengan demikian, mengapa satire dari Pandji harus dipidanakan?