Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membelanjakan anggaran untuk subsidi senilai total Rp281,6 triliun sepanjang 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data realisasi APBN 2025 hingga 31 Desember yang disampaikan pada Kamis (8/1/2026), Kementerian Keuangan mencatat anggaran tersebut digunakan untuk subsidi barang energi dan nonenergi yang harganya ditetapkan lebih rendah melalui intervensi pemerintah. Realisasi belanja subsidi itu setara 91,4% dari pagu APBN dan berada di bawah proyeksi atau outlook sebesar Rp288,1 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi subsidi energi sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas global, nilai tukar, serta volume konsumsi. Sementara itu, subsidi nonenergi, khususnya pupuk, telah mengalami penyederhanaan regulasi agar penyalurannya lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kalau subsidi energi tentu sangat dipengaruhi oleh berbagai macam harga komoditas maupun kurs dan juga volume subsidinya. Sementara untuk yang non-energi seperti subsidi pupuk telah dilakukan penyederhanaan regulasi supaya pupuk bisa cepat sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers, dikutip Minggu (11/1/2026).
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi belanja subsidi 2025 mengalami penurunan. Pada 2024, belanja subsidi tercatat mencapai Rp292,7 triliun. Meski demikian, secara volume, penyaluran berbagai jenis subsidi justru meningkat.
Sepanjang 2025, pemerintah menyalurkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 18,97 juta kiloliter, tumbuh 4,7% secara year on year dibandingkan realisasi 2024. Subsidi LPG 3 kilogram mencapai 8,54 juta ton atau naik 3,9%. Subsidi listrik dinikmati oleh 42,8 juta pelanggan, meningkat 2,6% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, subsidi pupuk mencapai 8,1 juta ton atau naik 12,1%, dan subsidi perumahan menjangkau sekitar 278.900 rumah atau melonjak 39,5% dibandingkan 2024.
Baca Juga
- APBD Jabar Tersisa Rp500.000, Kang Dedi Sebut Kerjakan Layanan Dasar
- Harga Emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini, Minggu 11 Januari 2026
- Pesta Cuan Saham Grup Bakrie Awal 2026, BNBR Naik Lebih dari 60%
Secara historis, belanja subsidi menunjukkan tren kenaikan pada periode 2021—2024. Pada 2021, anggaran subsidi tercatat Rp241,1 triliun, meningkat menjadi Rp252,8 triliun pada 2022, Rp269,9 triliun pada 2023, dan mencapai Rp292,7 triliun pada 2024.
Untuk 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp318,8 triliun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025. Ketentuan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan presiden.
Di sisi lain, DPR meminta pemerintah mengkaji ulang skema subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa permasalahan subsidi yang tidak tepat sasaran masih terjadi, termasuk dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.
“Masih ada orang yang relatif kaya atau kaya, super kaya di Indonesia mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kami lihat gimana perbaikannya. Kami simpulkan sih tadi dalam dua tahun ke depan kami akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tetap sasaran,” ujar Purbaya, Kamis (4/12/2025).
Menurut Purbaya, perancangan ulang kebijakan subsidi akan mempertimbangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan mengurangi subsidi bagi kelompok desil menengah ke atas dan mengalihkan manfaatnya kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangi secara signifikan. Kalau perlu uangnya kami balikkan ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu. Itu kira-kira utamanya itu dan itu perlu desain macam-macam karena terlibatkan BUMN-BUMN, Danantara,” ujarnya.
