Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Pemerintah kedua negara sepakat meningkatkan status kerja sama dagang guna memperluas integrasi ekonomi bilateral.
Pemerintah Indonesia dan Pakistan resmi menyepakati percepatan transformasi kerja sama ekonomi dari skema Preferential Trade Agreement (IP-PTA) menuju kesepakatan yang lebih komprehensif melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Langkah strategis ini ditargetkan rampung pada tahun 2027 sebagai bentuk penguatan kemitraan ekonomi pasca kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan pada Desember 2025 lalu.
Peningkatan status ini diharapkan tidak hanya mencakup perdagangan barang, namun juga sektor jasa dan investasi.
Akselerasi Perundingan Teknis.
Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti, menegaskan bahwa perluasan kerja sama ini merupakan prioritas untuk memperluas manfaat ekonomi bagi kedua negara.
Pemerintah Indonesia telah mengusulkan agar pembahasan teknis dimulai pada awal 2026.
“Kami mendorong percepatan perluasan IP-PTA menjadi CEPA yang ditargetkan dapat diwujudkan pada 2027,” ujar Roro dalam pernyataan resminya, yang dikutip Minggu 11 Januari 2026.
Beliau menambahkan bahwa capaian dalam perundingan Trade in Goods Agreement (IP-TIGA) sebelumnya akan dijadikan fondasi utama dalam pengembangan draf CEPA tersebut.
Menurut Roro, transisi menuju CEPA akan menciptakan integrasi perdagangan yang lebih berkelanjutan. "Perluasan kerja sama ini akan memperkuat sinergi pada sektor barang, jasa, hingga investasi secara menyeluruh," imbuhnya.
Dominasi Minyak Sawit dan Surplus Perdagangan
Data perdagangan mencatat tren positif yang signifikan. Pada tahun 2024, total nilai perdagangan bilateral kedua negara mencapai US$ 4,1 miliar, tumbuh sebesar 24,07%. Tren ini berlanjut hingga periode Januari-November 2025 dengan nilai menembus US$ 3,6 miliar, di mana Indonesia mencatatkan surplus yang cukup dominan.
Komoditas minyak kelapa sawit tetap menjadi pilar utama ekspor Indonesia. Pakistan saat ini menempati posisi ketiga sebagai tujuan ekspor sawit terbesar dunia bagi Indonesia, dengan nilai serapan pasar mencapai US$ 2,77 miliar atau setara 12% dari total ekspor sawit nasional pada 2024.
Menanggapi kekhawatiran pasar global, Pemerintah Indonesia memberikan kepastian terkait ketahanan pasokan.
"Kebijakan mandatori biodiesel B50 dipastikan tidak akan mengganggu ketersediaan stok minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan Pakistan," tegas Roro.
Lembaga Baru: Joint Trade Committee
Sebagai instrumen pendukung, kedua negara juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan Joint Trade Committee (JTC). Lembaga ini dirancang sebagai forum rutin untuk:
• Sinkronisasi regulasi dan standar perdagangan.
• Promosi investasi dan pertukaran informasi pasar.
• Pengembangan sektor UMKM di kedua negara.
• Penyelesaian hambatan teknis perdagangan secara bilateral.
Sejak IP-PTA diimplementasikan pada 2013, volume perdagangan Indonesia dan Pakistan telah tumbuh lebih dari dua kali lipat. Dengan transisi menuju CEPA, kedua negara optimis dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih kuat di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Editor: Redaktur TVRINews
