FAJAR, TEHERAN- Gelombang demonstrasi di Teheran terus meluas. Pemerintah Iran pun mengambil langkah ekstrem dengan memutus akses intenet dan sambungan telepon internasional diputus sehingga membuat lebih dari 85 juta warga Iran terisolasi dari dunia luar.
Pemutusan komunikasi ini terjadi bertepatan dengan seruan aksi malam hari yang digaungkan Putra Mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi. Ajakan tersebut mendorong warga di berbagai kota turun ke jalan atau berteriak dari jendela rumah mereka sebagai bentuk perlawanan simbolik terhadap pemerintah.
Aksi tersebut menjadi ujian pertama sejauh mana masyarakat Iran bersedia merespons figur Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Mohammad Reza Pahlavi, yang melarikan diri dari Iran menjelang Revolusi Islam 1979.
Unjuk rasa di Iran mulai terjadi pada akhir Desember seiring melemahnya mata uang setempat, rial Iran. Para pengunjuk rasa memprotes fluktuasi tajam nilai tukar dan dampaknya terhadap harga di tingkat grosir maupun eceran.
Dalam beberapa demonstrasi, terdengar teriakan dukungan terhadap sistem monarki, sesuatu yang pada masa lalu bisa berujung hukuman mati, namun kini mencerminkan besarnya kemarahan publik.
Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan jumlah korban tewas akibat kekerasan mencapai 116 orang, sedangkan lebih dari 2.600 lainnya ditahan. Laporan AP News menyebutkan bahwa lembaga tersebut dikenal akurat dalam melaporkan sejumlah gelombang kerusuhan sebelumnya di Iran.
Sementara itu, televisi pemerintah Iran melaporkan adanya korban dari pihak pasukan keamanan sambil menyampaikan situasi negara tetap terkendali. Kendati demikian, media pemerintah juga mengakui aksi berlanjut hingga Minggu pagi, 11 Januari 2026 dengan titik di Teheran dan Mashhad di timur laut.
Namun, Pemerintah Teheran menyalahkan Washington karena telah memicu aksi unjuk rasa dan mendorong terjadinya ketidakstabilan di negara tersebut, demikian disampaikan Wakil Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amir Saeid Iravani dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dalam surat itu, Iravani menegaskan bahwa Iran mengecam tindakan Amerika Serikat (AS) yang terus berlangsung, melanggar hukum, dan tidak bertanggung jawab, yang dilakukan bersama dengan rezim Israel, dalam mencampuri urusan dalam negeri Iran melalui ancaman, hasutan, serta dorongan yang disengaja terhadap ketidakstabilan dan kekerasan.
Ia juga menyinggung perubahan aksi unjuk rasa damai di Iran menjadi kerusuhan disertai aksi vandalisme. Presiden AS Donald Trump berulang kali melontarkan ancaman terhadap otoritas Iran di tengah gelombang protes tersebut.
Pada Jumat 9 Januari 2026 waktu setempat, Trump mengatakan Washington akan turun tangan dan akan “memukul mereka sangat keras di titik yang paling menyakitkan” jika para pengunjuk rasa terbunuh dalam kerusuhan di Iran.
Sebelumnya pada hari yang sama, media Iran melaporkan terjadinya kerusakan pada properti milik warga dan negara di Teheran. Wali Kota Teheran Alireza Zakani juga menyebut adanya serangan oleh peserta kerusuhan publik pada 8 Januari terhadap fasilitas aparat keamanan, pembakaran bus dan mobil pemadam kebakaran, serta penyerangan terhadap bank. (*)
