Kelompok Cipayung Plus Dorong Kemlu Perbaiki Tata Kelola Demi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

jpnn.com - Aliansi Bidang Hubungan Internasional se-Kelompok Cipayung Plus menggelar diskusi bertajuk International Policy Criticism bertema “Menakar Kinerja Menteri Luar Negeri RI dan Resolusi Kebijakan Luar Negeri Presiden Prabowo 2026”.

Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat PB HMI, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Kelompok Cipayung Plus Dorong Reformasi Berkeadilan dan Penegakan Supremasi Sipil

Diskusi ini menjadi ruang refleksi dan kritik konstruktif terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks.

Forum tersebut dihadiri oleh kader organisasi Kelompok Cipayung Plus, aktivis mahasiswa serta pemerhati hubungan internasional.

BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Rakyat Sudah Tak Percaya, Aktivis 98 & Kelompok Cipayung Dorong Dialog dengan Demonstran

Presidium Hubungan Luar Negeri Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2024-2026 Ferdinandus Wali Ate menegaskan Indonesia adalah bangsa besar yang sejak awal kemerdekaan memiliki peran strategis dalam perjuangan melawan penjajahan dan ketidakadilan internasional.

Menurutnya, politik luar negeri Indonesia bukan semata urusan elite negara, melainkan mandat konstitusional yang melekat pada seluruh elemen bangsa.

BACA JUGA: Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo

"Politik luar negeri Indonesia adalah tanggung jawab moral bangsa. Jika diplomasi kehilangan keberanian moral, maka kita sedang menjauh dari amanat Pembukaan UUD 1945,” tegas Ferdinandus saat menyampaikan pandangannya selaku narasumber diskusi.

Dia menilai implementasi kebijakan luar negeri Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari minimnya komunikasi publik, kurangnya pelibatan masyarakat sipil dan generasi muda, hingga sikap diplomasi yang terlalu normatif dalam merespons persoalan kemanusiaan global.

“Pragmatisme diplomatik tidak boleh membuat Indonesia bisu di hadapan ketidakadilan dan pelanggaran HAM internasional. Diplomasi harus memiliki sikap moral, bukan hanya kalkulasi geopolitik,” ujarnya.

Dalam catatan diskusi, Aliansi Bidang HI se-Kelompok Cipayung Plus secara khusus menekankan perlunya perbaikan tata kelola Kementerian Luar Negeri RI agar prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar terimplementasi dalam sikap dan kebijakan negara.

Ferdinandus juga mendorong Menteri Luar Negeri Sugiono untuk lebih terbuka menerima masukan, kritik serta gagasan dari kelompok anak muda dan mahasiswa. Menurutnya, organisasi Cipayung Plus memiliki tanggung jawab historis dan moral dalam mengawal arah kebijakan bangsa.

Selain isu diplomasi global, Ferdinandus menyoroti perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya terkait maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan.

Dia meminta pemerintah lebih serius menangani kasus TPPO yang melibatkan WNI, termasuk yang saat ini terjadi di Kamboja.

“Pemerintah harus memastikan kehadiran negara dalam melindungi WNI. Kemenlu, Divhubinter, dan BP2MI harus bersinergi secara aktif agar kasus TPPO tidak terus berulang,” katanya.

Melalui forum ini, Kelompok Cipayung Plus berharap dapat merumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat arah kebijakan luar negeri Indonesia agar tetap setia pada prinsip bebas dan aktif, berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan global serta menjamin perlindungan maksimal bagi WNI di luar negeri.(fri/jpnn)