Realisasi Mobilitas Masyarakat Menyusut dari Proyeksi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS – Pergerakan masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 lalu lebih rendah dari proyeksi pemerintah. Awalnya, pergerakan masyarakat diprediksi sekitar 119,5 juta orang. Kenyataannya hanya 110 juta orang. Perlambatan paling terlihat pada pergerakan angkutan darat yang beroperasi di jalan raya.

Mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru pada periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 yang di bawah prediksi diakui Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, jumlah pengguna transportasi umum darat berbasis jalan raya menurun. Ketika ditanya lebih detail, ia menjawab belum bisa memberikan penjelasan secara rinci.

“Mungkin kalau bicara dibandingkan dari tahun lalu (dalam periode yang sama) terhadap tahun ini, penurunannya bisa sekitar 40 persen ya, mungkin bisa juga lebih. Menurut saya (momentum libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026) mepet dengan Lebaran,” ujar Kurnia, Minggu (11/1/2026), saat dihubungi di Jakarta.

Selain Natal dan Tahun Baru 2025/2026 yang berdekatan dengan masa Lebaran, sebagian masyarakat memiliki pengeluaran untuk keperluan pendidikan anak seperti membayar uang muka atau uang pangkal sekolah untuk tahun ajaran 2026/2027. Alhasil, mereka tidak bepergian pada liburan Natal dan Tahun baru dan memilih akan bepergian saat Lebaran.

“Secara statistik, pengguna transportasi berbasiskan jalan itu mayoritasnya, kan, muslim,” ucap Kurnia.

Pernyataan Organda ini sesuai dengan temuan Kemenhub terkait pergerakan angkutan jalan meski angkanya berbeda. Pada masa Natal dan Tahun Baru 2025/2026, jumlah penumpang angkutan jalan sebanyak 3,14 juta penumpang, turun sekitar 5 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama. Saat itu, ada 3,31 juta penumpang yang beperjalanan.

Dalam konferensi pers penutupan posko Natal dan Tahun Baru 2025/2026 pada Senin (5/1/2026), Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan, pergerakan masyarakat lebih rendah dari proyeksi. Pihaknya memperkirakan sebanyak 119,5 juta orang akan bergerak pada masa libur pergantian tahun.

“(Realitasnya) turun jadi sekitar 110 juta orang. Tetapi kita lihat realisasinya sekarang masih lebih tinggi dibandingkan masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025,” kata Dudy.

Tren penyusutan jumlah penumpang juga dialami angkutan udara dalam negeri. Alih-alih pergerakan domestik meningkat, justru mobilitasnya menurun.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 menunjukkan, angka pergerakan orang turun 0,91 persen dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama.

Jumlah mobilitas perjalanan ke luar negeri justru naik 6,22 persen dalam rentang waktu yang sama.

Adapun, performa positif ditunjukkan angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Jumlah penumpang angkutan laut sebesar 2,25 juta penumpang, tumbuh 43,42 persen dari 1,57 juta penumpang pada tahun sebelumnya.

Angkutan penyeberangan melaporkan telah melayani 3,73 juta penumpang, naik 35,05 persen dari 2,76 juta penumpang pada tahun sebelumnya dalam periode yang sama.

Performa positif juga ditunjukan angkutab kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengangkut 4,18 juta penumpang, tumbuh 12,02 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Saat itu, KAI melayani 3,73 juta penumpang.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengemukakan, kinerja operasional KAI selama Natal dan Tahun Baru 2025/2026 terlihat juga dari performa ketepatan waktu (OTP) KA. Selama periode libur lalu, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,68 persen, sedangkan ketepatan waktu kedatangan sebesar 96,13 persen.

Perubahan pergerakan masyarakat selama masa liburan lalu sesuai prediksi ekonom. Sebab sejumlah faktor melatarbelakangi persoalan tersebut.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, libur Natal dan Tahun Baru berdekatan dengan Ramadhan serta Lebaran. Imbasnya, masyarakat menunda konsumsi untuk dialokasikan pada masa Lebaran.

Berbagai bencana alam juga mengakibatkan masyarakat lebih menyadari untuk menyiapkan dana darurat. Mereka berjaga-jaga akan musibah yang bisa terjadi kapan saja.

Dalam konteks makro, Esther melanjutkan, daya beli masyarakat menurun ditandai banyaknya pengangguran. Lebih banyak pula tenaga kerja yang akhirnya bekerja pada sektor informal.

“Pemulihan konsumsi domestik masih rapuh akibat tekanan harga pangan-energi dan daya beli yang belum pulih kuat. Pasar tenaga kerja rapuh, didominasi informal, skill mismatch, sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga terbatas,” tutur Esther.

Guna mendongkrak konsumsi rumah tangga, pemerintah peru menggelontorkan insentif fiskal dan nonfiskal untuk mengurangi tekanan karena daya beli melemah akibat tingginya pengangguran.

Dari sisi investasi, insentif fiskal dan nonfiskal sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan investor, alih-alih bersifat general. Kedua jenis insentif tersebut juga perlu didorong untuk mendukung industri manufaktur, khususnya bernilai tambah.

“Insentif bisa didorong untuk investasi infrastruktur untuk konektivitas sektor pariwisata, industri manufaktur berorientasi labor intensive dan memproduksi produk bernilai tambah yang terintegrasi dengan industri lokal,” ujar Esther.

Pemerintah juga perlu melihat lagi jenis pengeluaran yang sebaiknya dialokasikan lebih banyak pada kegiatan produktif, bukan konsumtif. Dampak keberhasilan dari tiap dana yang dikucurkan juga harus dapat diukur, bukan sekadar serapan anggaran.