Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog berencana menerapkan pembayaran digital alias nontunai dalam membeli gabah kering panen (GKP) dari petani.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa hal ini dilakukan agar penyerapan gabah petani di lapangan dapat sesuai dengan ketentuan, yakni seharga Rp6.500 per kilogram.
“Jadi tujuannya kalau by digital yang dibayarkan ke petani betul-betul Rp6.500 per kilogram. Kalau pakai uang [tunai] kan kita enggak bisa monitor di lapangan, betul tidak dibayar Rp6.500? Jangan-jangan masih ada oknum yang nakal kan di lapangan,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Minggu (11/1/2026).
Seiring dengan rencana tersebut, pihaknya lantas mengharapkan agar petani segera memiliki nomor rekening dan buku tabungan.
Menurut Rizal, petugas di lapangan akan merekap data pembayaran milik petani yang dapat dipantau langsung melalui pusat komando Bulog, sehingga meminimalkan risiko penyelewengan.
Ketika disinggung perihal pendampingan yang akan dilakukan kepada petani khususnya di daerah, dia memastikan bahwa Bulog akan menggandeng bank-bank milik negara.
Baca Juga
- Prabowo Siapkan Rp5 Triliun Bangun Gudang dan RMU, Serap Gabah Mulai Februari
- Dukung MBG, Bulog Jabar Pastikan Serap Gabah Petani Rp6.500/Kg
- BULOG Malang Siap Serap Gabah Petani pada Masa Gadu 2025
“Kami akan panggil juga teman-teman perbankan nasional, Himbara khususnya, supaya proses pembayaran digital ini memudahkan juga untuk para petani,” ujar purnawirawan TNI bintang tiga ini.
Selain itu, Rizal menyampaikan bahwa Bulog menargetkan penyerapan 4 juta ton beras, lebih dari target pada 2025 yang sebanyak 3 juta ton. Pihaknya bakal mengoptimalkan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah besaran cadangan pangan pemerintah (CPP) pada 2026, khususnya komoditas beras dan jagung. Menurut Zulhas, penugasan pengadaan cadangan pangan tersebut akan diemban oleh Perum Bulog.
“Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta [ton] kita naikkan jadi 4 juta,” kata Zulhas usai menggelar rapat koordinasi penetapan CPP 2026 di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Selain itu, dia menyampaikan bahwa peningkatan pengadaan juga dilakukan untuk cadangan jagung pemerintah (CJP), dari 300.000 ton menjadi 1 juta ton. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG).
