RENCANA peresmian Program Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berlangsung di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1). Peresmian ini menandai dimulainya operasional 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Acara tersebut dirancang meriah dengan berbagai penampilan seni siswa, mulai dari teater, paduan suara, pidato, hingga atraksi baris variasi. Momen ini menjadi simbol kuat komitmen negara dalam menghadirkan pendidikan inklusif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dalam peresmian ini, didampingi jajaran Kabinet Merah Putih. Kehadiran kepala negara menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa ratusan siswa yang tampil berasal dari Sekolah Rakyat di berbagai daerah, antara lain Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang Selatan, Aceh Besar, Malang, Probolinggo, Jombang, Pasuruan, Kupang, Makassar, dan Jayapura. Mereka datang khusus ke Banjarbaru untuk menampilkan bakat seni terbaik di hadapan Presiden dan tamu undangan.
Selain itu, siswa dari tiga Sekolah Rakyat lokal di Banjarbaru juga turut ambil bagian. Mereka menampilkan paduan suara, yel-yel penyemangat, senam anak sehat, serta kesenian khas Banjar. Seluruh rangkaian kegiatan dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru yang berada di kawasan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru.
Ratusan siswa dari berbagai penjuru Nusantara telah melakukan persiapan intensif demi menyukseskan acara ini. Kehadiran mereka tidak hanya memeriahkan peresmian, tetapi juga menjadi simbol harapan baru bagi masa depan pendidikan Indonesia.
Pertunjukan teater siswa menjadi salah satu sorotan utama, mencerminkan kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri anak-anak Sekolah Rakyat. Paduan suara yang harmonis, pidato-pidato inspiratif, serta atraksi baris variasi turut menciptakan suasana penuh kegembiraan dan kebanggaan.
Sementara itu, penampilan kesenian Banjar memperkaya acara dengan nuansa budaya lokal. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penghargaan terhadap budaya daerah.
Ketua DPP Garuda Astacita Nusantara (GAN), Muhammad Burhanuddin, menyambut antusias peresmian ini. Menurutnya, Program Sekolah Rakyat merupakan gagasan visioner Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab kesenjangan pendidikan yang selama ini dihadapi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang selama ini menghadapi hambatan besar dalam menjangkau layanan pendidikan formal,” ujar Burhanuddin.
Ia menegaskan, kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam peresmian Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa komitmen tersebut bukan sekadar janji politik.
"Ini bukti bahwa Pak Presiden tidak hanya berjanji, tetapi konsisten membuktikannya,” tegas Burhanuddin.
Peluncuran Sekolah Rakyat ini sekaligus menandai dimulainya strategi nasional pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Dengan pendidikan yang lebih baik, anak-anak dari keluarga kurang mampu diharapkan memiliki masa depan yang lebih cerah dan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat rintisan telah tersebar di seluruh Indonesia, meliputi 35 lokasi di Sumatera, 70 lokasi di Jawa, 7 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, 13 lokasi di Kalimantan, 28 lokasi di Sulawesi, 7 lokasi di Maluku, dan 6 lokasi di Papua. Distribusi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong pemerataan pendidikan hingga ke pelosok negeri.
Saat ini, lebih dari 15 ribu siswa telah aktif mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat dengan dukungan teknologi digital untuk menunjang proses belajar mengajar.
Pemerintah menargetkan pengembangan hingga 500 titik Sekolah Rakyat pada tahun 2029, dengan fokus pada anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui langkah ini, pemerintah berharap dapat menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
