Pantau - Kementerian Luar Negeri Venezuela membantah tuduhan Amerika Serikat terkait kondisi keamanan di negaranya dan menegaskan bahwa Venezuela berada dalam situasi aman, stabil, dan terkendali.
Pernyataan ini merespons peringatan Departemen Luar Negeri AS yang menyebut adanya kelompok bersenjata atau colectivos yang diduga mendirikan pos pemeriksaan untuk mengusir warga Amerika Serikat serta mencari pendukung AS di Venezuela.
Pemerintah AS bahkan meminta seluruh warga negaranya segera meninggalkan Venezuela karena alasan keamanan.
Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan bahwa peringatan tersebut tidak berdasar dan hanya bertujuan membangun persepsi negatif.
"Kementerian Luar Negeri Venezuela mencatat bahwa peringatan keamanan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS didasarkan pada spekulasi yang bertujuan membentuk persepsi risiko yang sebenarnya tidak ada," ungkap pernyataan resmi pemerintah Venezuela.
Venezuela Klaim Kondisi Negara TerkendaliPemerintah Venezuela menegaskan bahwa situasi nasional berada dalam kondisi "ketenangan, kedamaian, dan stabilitas penuh".
Disebutkan pula bahwa seluruh pemukiman warga, rute transportasi, pos pemeriksaan, serta sistem keamanan negara beroperasi secara normal.
Selain itu, pemerintah Venezuela memastikan seluruh persenjataan nasional berada dalam kendali penuh negara.
Ketegangan meningkat setelah Amerika Serikat pada 3 Januari 2026 melancarkan operasi militer besar-besaran ke Venezuela.
Dalam operasi tersebut, Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap oleh pasukan AS dan dibawa ke New York.
Penangkapan Maduro Picu Reaksi InternasionalPemerintah AS menuduh Nicolás Maduro dan Cilia Flores terlibat dalam kasus "narko-terorisme" yang dinilai mengancam keamanan nasional Amerika Serikat.
Pasca penangkapan itu, Mahkamah Agung Venezuela menetapkan Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden ad interim.
Delcy Rodriguez kemudian resmi dilantik sebagai presiden sementara pada 5 Januari 2026.
Tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela menuai kecaman dari sejumlah negara.
Rusia, China, dan Korea Utara secara terbuka mengecam langkah tersebut.
Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan solidaritasnya kepada rakyat Venezuela dan menyerukan pembebasan Nicolás Maduro serta istrinya.




