Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang penyaluran sisa beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun anggaran 2025 hingga 31 Januari 2026. Langkah ini menjadi strategi antisipasi pemerintah menghadapi pergerakan harga beras di awal tahun sekaligus menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, memastikan SPHP tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
“Kami sudah menginformasikan kepada Bulog, pemerintah pusat dan daerah, termasuk Satgas Pangan Polri, bahwa penyaluran SPHP 2025 diperpanjang sampai 31 Januari. Sisa target sekitar 697 ribu ton harus dipercepat penyalurannya,” ujar Sarwo, Minggu (11/1/2026).
Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Skema ini mengacu pada PMK Nomor 84 Tahun 2025 dan memberi ruang penyelesaian kegiatan meski melewati batas akhir tahun anggaran.
Sarwo menambahkan, langkah ini memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan beras berkualitas.
“Dengan beras SPHP, masyarakat dapat mengakses beras dengan mutu terjaga dan harga yang baik,” tegasnya.
Hingga akhir 2025, realisasi SPHP telah mencapai 802,9 ribu ton di seluruh Indonesia. Kebijakan perpanjangan juga ditopang stok kuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di angka 3,25 juta ton.
Penyaluran SPHP tetap dilanjutkan melalui jalur distribusi yang selama ini berjalan—mulai dari Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, hingga Gerakan Pangan Murah untuk menahan tekanan harga di tingkat konsumen.
Untuk pelaksanaan SPHP tahun 2026, Bapanas tengah memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan. Hasil Rakortas Kemenko Pangan pada 29 Desember 2025 telah menyepakati target salur sebesar 1,5 juta ton.
Skema RPATA juga diterapkan dalam perpanjangan bantuan pangan tahap kedua tahun 2025, berupa beras dan minyak goreng untuk Penerima Bantuan Pangan (PBP). Hingga 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta PBP, setara 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan stok beras nasional berada dalam kondisi terbaik.
“Tidak ada alasan pelaku usaha menaikkan harga di luar kewajaran. Stok kita sangat aman,” tegas Amran.
Ia mengungkapkan, stok CBP akhir 2025 yang mencapai 3,2 juta ton jauh lebih tinggi dibanding capaian Indonesia saat menerima penghargaan FAO pada 1984.
“Saat itu stok hanya 2 juta ton, sekarang kita pernah tembus 4 juta ton,” paparnya.
Proyeksi Neraca Pangan Nasional mencatat, stok beras di awal 2026 mencapai 12,53 juta ton, mencakup stok Bulog, rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, hingga sektor horeka. Angka ini melonjak 203,05% dibanding stok awal 2024 yang hanya 4,13 juta ton.
Editor: Redaksi TVRINews
