Jakarta, VIVA – Kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membuat demokrasi berjalan maju-mundur seperti senam Poco-Poco.
Politikus muda PDIP Muhammad Syaeful Mujab mengatakan, pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menilai perubahan sistem Pilkada justru berpotensi membawa kemunduran demokrasi.
“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” kata Syaeful saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
Menurut Syaeful, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada ini akan menjadi pembuktian arah demokrasi Indonesia ke depan, apakah ingin semakin matang atau justru mengalami kemunduran.
Ia menegaskan, alasan untuk menekan praktik politik uang atau money politics tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” katanya.
Sementara itu, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menilai pemilihan langsung menjadi sarana penting untuk membangun kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Menurut dia, hubungan tersebut sulit terbangun jika kepala daerah hanya dipilih oleh segelintir elite politik di DPRD.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.
Bagi PDIP, lanjut Seno, pemilu bukan semata-mata soal memenangkan kursi kekuasaan, melainkan bagaimana proses kepemimpinan dijalankan secara amanah dan berpihak pada kepentingan rakyat. Terlebih, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini dinilai masih menghadapi banyak tantangan.
“Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” ujarnya.
