Biang Kerok Penghambat Kontribusi Manufaktur ke PDB Sulit ke Atas 20%

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap sejumlah faktor struktural yang membuat kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) sulit kembali menembus level di atas 20%, seperti yang pernah dicapai sedekade lalu.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyampaikan bahwa meskipun manufaktur masih menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional, laju peningkatannya menghadapi berbagai kendala mendasar. Menurutnya, tantangan tersebut bersifat struktural dan belum sepenuhnya teratasi hingga saat ini.

“Terdapat beberapa faktor struktural yang menjelaskan mengapa kontribusi manufaktur belum kembali ke level di atas 20%, meskipun masih menjadi kontributor terbesar PDB,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Minggu (11/1/2025).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama ekonomi kuartal II/2025. Adapun, sumbangsihnya terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy). 

Adapun, kontribusi industri ke PDB pada kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022. 

Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

Faktor pertama yang disoroti Apindo adalah persoalan ekonomi berbiaya tinggi atau high cost economy. Shinta menjelaskan bahwa biaya logistik, energi, pembiayaan, hingga beban kepatuhan regulasi di Indonesia relatif lebih mahal dibandingkan negara-negara kompetitor di kawasan.

“Masalah high cost economy masih menjadi tantangan utama, mulai dari biaya logistik, energi, pembiayaan, hingga compliance yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara pesaing,” terangnya.

Faktor kedua berkaitan dengan tingginya ketergantungan industri manufaktur terhadap bahan baku dan komponen impor. Kondisi ini, menurut Shinta, membuat sektor manufaktur sangat rentan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah maupun gejolak ekonomi global.

“Ketergantungan pada bahan baku dan komponen impor yang tinggi membuat industri sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah dan tekanan eksternal,” jelasnya.

Selanjutnya, Apindo juga menyoroti produktivitas tenaga kerja yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri modern. Shinta menilai adopsi teknologi di sektor manufaktur masih belum merata, sehingga menimbulkan kesenjangan produktivitas antarindustri.

Faktor keempat yang tak kalah krusial adalah ketidakpastian regulasi dan kompleksitas perizinan. Menurut Shinta, kondisi tersebut kerap memperlambat ekspansi kapasitas industri dan mengurangi minat pelaku usaha untuk melakukan investasi jangka panjang.

“Ketidakpastian regulasi dan kompleksitas perizinan sering kali memperlambat ekspansi kapasitas industri,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, Shinta menegaskan bahwa meskipun manufaktur tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional, lonjakan kontribusi terhadap PDB tidak akan terjadi tanpa perbaikan iklim usaha yang lebih mendasar dan konsisten.

Dia menambahkan, percepatan menuju kontribusi manufaktur di atas 20% hanya dapat dicapai jika kebijakan jangka pendek berjalan beriringan dengan reformasi struktural. 

Langkah tersebut mencakup penguatan daya beli domestik, penurunan biaya usaha melalui deregulasi serta efisiensi logistik dan energi, peningkatan produktivitas sumber daya manusia, hingga dukungan terhadap diversifikasi pasar ekspor.

“Dengan demikian, target kontribusi manufaktur terhadap PDB perlu diposisikan sebagai bagian dari milestone agenda transformasi jangka menengah dan panjang, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan lintas sektor dan keberanian melakukan reformasi mendasar,” pungkasnya.