jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia.
Dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo, kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan sektor strategis berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk kelautan dan perikanan, menjadi arah utama kebijakan nasional.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Hadir di Banjarbaru Untuk Meresmikan Sekolah Rakyat
Di tengah fokus penguatan pangan darat, sektor perikanan laut dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain sebagai sumber protein nasional, laut juga merupakan jalur vital perdagangan dan distribusi logistik Indonesia.
BACA JUGA: Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Ini Hal Penting yang Dibahas
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto membangun kemandirian pangan nasional harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama, khususnya melalui penguatan kampung nelayan sebagaimana mandat Astacita.
“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat. Kampung nelayan harus menjadi pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis laut,” ujar dia dalam siaran persnya, Senin (12/1).
BACA JUGA: Prof. Zainuddin Maliki Sebut Dana Desa Harus Berdampak Memperkuat Ketahanan Pangan
Dia menilai pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya dengan pendekatan fisik, tetapi harus ditopang oleh pengadaan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.
Dalam konteks ini, Achmad Tjachja mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih giat dan progresif dalam menghadirkan teknologi maritim ke wilayah pesisir, mulai dari sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal penangkap ikan berteknologi efisien, hingga fasilitas cold storage dan logistik rantai dingin.
“Peran KKP sangat krusial. Pengadaan teknologi maritim harus benar-benar menjangkau kampung nelayan agar nelayan kecil mampu meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan nilai tambah hasil tangkapan,” jelasnya.
Menurutnya, pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan merupakan kunci utama modernisasi sektor perikanan laut.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya memaksimalkan peran Pushidrosal TNI AL dalam penyediaan peta laut dan data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.
“Data oseanografi bukan hanya untuk keselamatan pelayaran, tetapi juga menentukan efisiensi penangkapan ikan, perencanaan wilayah tangkap, dan adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim laut,” kata Ketua Umum KASAI ini.
Besarnya peran laut tercermin dari data perdagangan nasional. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton, menegaskan bahwa laut merupakan urat nadi utama logistik dan perdagangan Indonesia.
Di sektor perikanan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, sepanjang 2024 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar US$ 3,7 miliar, dengan impor sekitar US$ 300 juta, sehingga mencatat surplus neraca perdagangan perikanan lebih dari US$ 3 miliar.
Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan sektor perikanan laut sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian ekonomi nasional.
Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.
Berdasarkan data BPS dan KKP, jumlah nelayan aktif di Indonesia berada pada kisaran 2,4 hingga 3 juta orang, mayoritas merupakan nelayan kecil. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan, yang didominasi kapal skala kecil.
Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang menurut BPS pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan.
Pada 2025, kapasitas produksi perikanan nasional telah melampaui 25 juta ton, dan pada 2026 ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.
Dalam konteks ini, Prof. Achmad Tjachja menekankan pentingnya mendorong peran peneliti dan lembaga riset kelautan untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan.
Dia menilai, kolaborasi antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset harus diperkuat agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi harus menjadi bagian dari kebijakan Astacita Presiden Prabowo. Tanpa riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan,” tegasnya. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Pantau Ketat Progres Kampung Nelayan Merah Putih
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
