FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Ruhut Sitompul angkat suara menanggapi kehadiran sejumlah personel TNI dalam persidangan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.
Kehadiran aparat berseragam tersebut sempat menyita perhatian publik dan memicu perbincangan luas.
Ruhut meminta Kejaksaan Agung bersikap lebih arif dan proporsional dalam mengatur pengamanan persidangan, terlebih perkara yang tengah disidangkan merupakan perkara sipil, bukan peradilan militer.
“Kejaksaan Agung, aku mohon main cantik lah dikit walaupun ada MOU antara Lembaga Kejaksaan dan TNI,” ujar Ruhut melalui akun X pribadinya, @ruhutsitompul, dikutip pada Senin (12/1/2026).
Ia menekankan bahwa meskipun terdapat nota kesepahaman antara Kejaksaan dan TNI, posisi hukum perkara yang menjerat Nadiem tetap berada di jalur peradilan sipil.
Menurutnya, hal itu tidak boleh kabur oleh simbol-simbol kekuatan militer.
“Tapi tolong diingat ini Peradilan Sipil bukan Peradilan Militer karena Pengadilan mengadili Nadiem sebagai Mantan Menteri Pendidikan Era Presiden RI ke 7, Jokowi, yang diduga terlibat Kasus Korupsi,” tegas Ruhut.
Ruhut juga mengingatkan agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang masih berjalan panjang.
Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam setiap penanganan perkara pidana.
“Sidangnya masih panjang tolong ya aku ingatkan hormati asas praduga tak bersalah,” ucapnya.
Sebagai mantan pengacara yang pernah menangani perkara hak asasi manusia untuk institusi TNI dan Polri, Ruhut mengaku memiliki rasa hormat besar terhadap kedua lembaga tersebut.
Namun, ia menilai citra TNI harus dijaga agar tidak tercoreng oleh kesan intimidatif.
“Aku sebagai yang pernah menjadi Lawyer TNI/POLRI masalah HAM sangat menghormati Lembaga ini jangan cemarkan Nama Besar TNI sebagai Stabilisator dan Dinamisator serta Katalisator,” katanya.
Kata Ruhut, TNI merupakan institusi yang lahir dari rakyat dan seharusnya tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan justru menimbulkan rasa takut di ruang-ruang publik.
“Kita semua Cinta TNI yang Lahir dari Rakyat dan untuk Rakyat bukan untuk menakut nakuti Rakyat Merdeka,” kuncinya.
Sebelumnya, suasana sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan terdakwa Nadiem Makarim sempat diwarnai interupsi dari majelis hakim.
Teguran itu ditujukan kepada tiga prajurit TNI yang berada di dalam ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Ketiga prajurit tersebut ditegur karena berdiri tepat di depan kursi pengunjung, berdekatan dengan pintu kecil akses keluar-masuk ruang sidang.
Posisi tersebut dinilai mengganggu jalannya persidangan sekaligus aktivitas peliputan media.
Peristiwa itu terjadi ketika tim penasihat hukum Nadiem tengah membacakan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Saat pengacara Nadiem, Dodi Abdul Kadir, hendak menyerahkan giliran pembacaan kepada anggota tim lainnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah tiba-tiba menyela.
“Sebelum dilanjutkan, ini rekan TNI dari mana ya?,” tanya hakim di hadapan persidangan.
Hakim kemudian meminta agar posisi para prajurit tersebut disesuaikan demi kelancaran sidang dan kerja jurnalistik.
“Mungkin bisa ambil posisi jangan berdiri di situ pak, karena mengganggu kamera. Bisa menyesuaikan pak, bisa mundur,” ujar hakim.
“Nanti pada saat ditutup baru maju karena terganggu juga yang dari belakang, bisa menyesuaikan ya pak,” lanjutnya.
Menanggapi teguran tersebut, ketiga prajurit TNI itu kemudian bergeser ke bagian belakang ruang sidang, dekat pintu keluar-masuk.
Setelah penyesuaian posisi dilakukan, majelis hakim kembali mempersilakan tim kuasa hukum Nadiem melanjutkan pembacaan eksepsi.
(Muhsin/fajar)
