Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga Survei KedaiKOPI merilis laporan lengkap hasil riset kualitatif bertajuk "Eksplorasi Kriteria Pemimpin Ideal Nasional".
Penelitian dengan metode Focus Group Discussion (FGD) ini dilaksanakan pada 2-3 Desember 2025, melibatkan 30 responden dari beragam latar belakang termasuk akademisi, NGO, mahasiswa, jurnalis, ibu rumah tangga, pengemudi ojek online, pedagang, pengusaha, ketua RT, dan guru, dengan komposisi 73,3 persen laki-laki dan 26,7 persen perempuan.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menjelaskan, riset ini dilakukan untuk menginformasikan kepada elit politik dan calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.
“Riset ini untuk menginformasikan kepada elit politik, kepada calon pemimpin tentang kriteria, kategori, kompetensi pemimpin yang diinginkan oleh masyarakat di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Hensa iti.
Riset ini juga menginformasikan kepada masyarakat tentang seperti apa pemimpin yang harus mereka pilih ke depannya.
“Jadi hari ini kita tidak bicara tentang siapa, kita tidak bicara tentang nama, tapi kita memberikan masukan kepada rakyat Indonesia, ini loh sebetulnya dari hasil FGD kita, pemimpin idealnya itu seperti apa, karakter, kriteria, kategori, dan isu yang dibawa oleh mereka,” lanjutnya.
Laporan FGD Lembaga Survei KedaiKOPI Desember 2025 menyoroti perbedaan pilihan kelompok elit dan non-elit terhadap kriteria pemimpin ideal.
Kelompok elit memilih pemimpin yang merakyat melalui blusukan untuk membangun image kesejahteraan masyarakat, ketegasan lewat perencanaan strategis dan pengambilan risiko, serta visi jangka panjang yang besar.
Sementara kelompok non-elit memilih gesture empatik, tampilan sederhana, serta respons cepat pada krisis seperti bencana atau tragedi tewasnya Affan, dengan religiusitas sebagai shortcut moral melalui ritual ibadah dan kepekaan terhadap isu Palestina.
Pada kompetensi, kelompok elit melihat kecerdasan seorang pemimpin dari kualitas berpikir berbasis data dan logika, problem solving strategis dengan tim kompeten regulasi, serta wawasan luas geopolitik ekologis tata kelola.
Sebaliknya, kelompok non-elit memilih ijazah, komunikasi bahasa keseharian arahan langsung ke bawahan, serta pemerataan akses hak dasar layanan masyarakat sebagai legitimasi kecerdasan.
