Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan pemotongan transfer ke daerah (TKD) sama sekali tidak mencerminkan azas keadilan dan melanggar azas desentralisasi.
Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDIP, yang dibacakan Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).
"Rakernas menilai pemotongan anggaran transfer ke daerah tidak mencerminkan azas keadilan dan pemerataan antara pemerintah pusat dan daerah, serta melanggar azas desentralisasi," kata Jamaluddin.
PDIP mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan otonomi daerah, dengan memastikan adanya alokasi anggaran TKD yang adil dan proporsional bagi masing-masing daerah.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pemda).
Diketahui, PDIP menggelar Rakernas I selama 10-12 Januari 2026. Acara tersebut bertujuan untuk memperkuat konsolidasi internal.
Adapun, agenda hari ketiga ini, PDIP menyampaikan Laporan Hasil Sidang Komisi-komisi Rakernas I PDIP, sekaligus Rancangan Sikap Politik dan Eksternal. Salah satunya menolak keras wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD.
