JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap resmi terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kini menjadi perbincangan. Lewat hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I, PDIP memutuskan sikap pilkada harus digelar secara langsung atau dipilih rakyat.
1. Pilkada Langsung
Sikap ini menjadi salah satu dari 21 rekomendasi eksternal yang dibacakan Ketua DPD Aceh, Jamaluddin Idham dalam penutupan Rakernas I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," kata Jamaluddin.
Dalam forum Rakernas I ini, PDIP memberikan usulan agar pelaksanaan pilkada tidak berbiaya tinggi. Diketahui, biaya tinggi menjadi salah satu alasan munculnya kembali usulan kepala daerah dipilih DPRD.
"Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," ujarnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
