KPK Minta Wakil Kamtib PWNU Jelaskan Inisiatif Permintaan Kuota Haji

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Kamtib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, Muzakki Cholis (MZK). Muzakki diminta menjelaskan inisiatif pihak swasta dalam pembagian kuota haji.

“Pemeriksaan saksi dari pihak PWNU didalami pengetahuannya terkait dengan inisiatif-inisiatif dari PIHK (penyelenggara ibadah haji khusus) untuk melakukan pembagian kuota haji khusus,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 12 Januari 2026.

Budi menjelaskan kasus ini didasari adanya diskresi dari eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) membagi kuota haji tambahan dengan skema rata. Kebijakan Yaqut sejatinya melanggar aturan yang berlaku.

Pembagian kuota diduga tidak hanya didasari permintaan pemerintah. KPK mengendus adanya pihak swasta yang melobi pembagian kuota haji.

“Diduga ada juga inisiatif ataupun motif dari PIHK atau biro travel untuk diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama,” ucap Budi.
  Baca Juga:  KPK Susun Jadwal Pemanggilan Yaqut dan Gus Alex
KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan eks Staf Khusus Menteri Agama Isfan Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji. KPK berjanji akan menyelesaikan kasus itu ke persidangan.

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20 ribu tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji.

Dari total itu, pemerintah seharusnya membaginya dengan persentase 92 persen untuk haji reguler, dan delapan persen untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata masing-masing 50 persen.

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umrah juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.