Pekan ini, perjanjian damai yang dibahas antara Ukraina dan Amerika Serikat dapat dikatakan telah hampir rampung, tinggal menunggu hasil perundingan antara AS dan Rusia. Ukraina juga telah menandatangani nota kesepahaman jaminan keamanan dengan Prancis dan Inggris, sehingga perdamaian tampak di depan mata. Namun, Rusia justru melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina minggu ini, bahkan Kedutaan Besar Qatar ikut terdampak. Rusia dengan tegas menyatakan bahwa setiap pasukan yang ditempatkan di Ukraina akan menjadi sasaran serangan.
Kongres AS mengajukan rancangan undang-undang sanksi keras terhadap Rusia. Jika RUU tersebut disahkan, negara mana pun yang membeli minyak Rusia akan menghadapi tarif hukuman hingga 500%.
EtIndonesia. Pada 6 Januari, Ukraina bersama Inggris dan Prancis yang memimpin “Koalisi Sukarela” (Coalition of the Willing) menandatangani “Deklarasi Paris” (Paris Declaration).
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan: “Deklarasi Paris yang ditandatangani oleh Koalisi Sukarela untuk pertama kalinya mengakui adanya kesepakatan aksi bersama antara 35 negara anggota koalisi, Ukraina, dan Amerika Serikat dalam membangun jaminan keamanan yang kuat.”
Koalisi Sukarela dibentuk pada Maret 2025. KTT Paris kali ini menghasilkan dua konsensus utama. Pertama, setelah gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina tercapai, Ukraina akan memperoleh jaminan keamanan. Amerika Serikat akan bertanggung jawab atas pemantauan dan verifikasi gencatan senjata, termasuk mekanisme yang melibatkan negara-negara peserta, seperti penggunaan drone militer AS dan teknologi satelit. Inggris dan Prancis kemungkinan akan mendirikan pusat militer di Ukraina untuk penyimpanan senjata dan pelatihan pasukan.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan: “Pasukan hanya akan dikerahkan setelah gencatan senjata, dengan tujuan mendukung kemampuan Ukraina, melakukan pencegahan, serta membangun dan melindungi pusat-pusat militer.”
Italia menyatakan tidak akan mengirim pasukan secara langsung ke Ukraina. Polandia juga mengatakan akan berperan dalam dukungan logistik dan urusan organisasi, tetapi tidak akan menempatkan pasukan di Ukraina. Jerman kemungkinan akan mengerahkan pasukan di negara-negara sekitar Ukraina. Para sekutu Eropa ini juga berharap Amerika Serikat berkomitmen untuk ikut merespons jika Rusia melanggar perjanjian damai.
Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff telah menegaskan bahwa “Presiden Trump dengan tegas mendukung perjanjian keamanan ini”. Ia bersama Jared Kushner akan terus berdiskusi dengan delegasi Ukraina mengenai isu wilayah dalam “Perjanjian Damai 20 Poin” guna mencapai konsensus.
Namun, Kementerian Luar Negeri Rusia pada 8 Januari memberikan tanggapan keras: setiap pasukan Barat yang ditempatkan di Ukraina akan menjadi target serangan. Semua fasilitas militer, gudang, dan infrastruktur yang dikerahkan di Ukraina akan dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan Rusia.
Wartawan: “Apakah menurut Anda Rusia siap menandatangani perjanjian damai?”
Warga Dnipro, Alla: “Tidak, belum siap.”
Warga Dnipro, Svitlana: “Saya tidak percaya. Selama Putin masih hidup, tidak mungkin ada perjanjian damai.”
Pekan ini, drone dan rudal Rusia terus membombardir Ukraina secara besar-besaran, termasuk Lviv yang berdekatan dengan Polandia serta ibu kota Kyiv. Bahkan Kedutaan Besar Qatar, rumah tinggal warga, dan rumah sakit ikut rusak. Rusia juga menggunakan rudal hipersonik jenis baru “Oreshnik”, yang mampu membawa hulu ledak nuklir, sebagai balasan atas tuduhan bahwa Ukraina menyerang kediaman Presiden Putin—meskipun klaim tersebut telah dibantah oleh Ukraina dan CIA AS.
Wilayah Lviv berada dekat perbatasan Polandia, anggota NATO dan Uni Eropa. Kyiv memperingatkan bahwa serangan Moskow di wilayah ini secara serius mengancam keamanan benua Eropa.
Gubernur Oblast Belgorod, Vyacheslav Gladkov, menuduh Ukraina menyerang fasilitas umum, menyebabkan 200 ribu orang kehilangan pasokan air, 500 ribu orang mengalami pemadaman listrik, dan tidak memiliki pemanas. Drone Ukraina juga menargetkan gudang senjata besar di Oblast Kostroma, memicu kebakaran besar dan ledakan beruntun.
Rusia juga menyerang wilayah Ukraina yang memiliki fasilitas energi. Daerah Dnipro dan Zaporizhzhia hampir sepenuhnya mengalami pemadaman listrik, diperkirakan lebih dari satu juta orang tidak dapat menggunakan pemanas.
Prospek perundingan damai Rusia–Ukraina tampak tidak menentu. Sementara itu, Amerika Serikat minggu ini bergerak cepat dan tegas: menerima minyak mentah Venezuela, menyita kapal tanker berbendera Rusia yang menyelundupkan minyak, serta Trump memberi lampu hijau pada RUU sanksi bipartisan terhadap Rusia yang telah lama tertunda.
Jika RUU tersebut disahkan, negara-negara yang membeli minyak, gas alam, uranium, dan produk ekspor lainnya dari Rusia akan dikenai tarif hukuman hingga 500%. Entitas asing yang melakukan transaksi energi dengan Rusia juga dapat menghadapi sanksi sekunder.
Lalu, bagaimana Ukraina memulihkan diri setelah gencatan senjata? Konsensus kedua dalam Deklarasi Paris adalah rencana pembangunan ekonomi pascaperang Ukraina yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pekan ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy juga mengunjungi Siprus—ketua bergilir Uni Eropa—untuk membahas kemajuan proses keanggotaan Ukraina di UE bersama Presiden Nikos Christodoulides.
Presiden Zelenskyy mengatakan: “Dalam proses perundingan (perdamaian), kami melakukan segala upaya. Kami berharap tidak akan ada tuntutan tambahan atau tuntutan berlebihan terhadap Ukraina.”
Selain itu, anggota parlemen Kanada yang berpengalaman secara internasional dan mantan Wakil Perdana Menteri Kanada, Chrystia Freeland, mengundurkan diri pada 9 Januari. Ke depan, ia akan menjabat sebagai penasihat pembangunan ekonomi Ukraina untuk membawa lebih banyak peluang investasi. (Hui)
Laporan gabungan Majalah Berita New Tang Dynasty oleh Lin Chao dan Yu Wei.
