Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah agar menghitung secara cermat risiko trade-off penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku biodiesel, seiring rencana implementasi campuran bahan bakar nabati B50 pada semester II-2026. Kebijakan ini dinilai berpotensi memicu persaingan antara kebutuhan energi dan pangan, menekan ekspor, serta berdampak pada keberlanjutan fiskal negara.
Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, kehati-hatian diperlukan karena produksi CPO nasional dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan. Dalam kondisi tersebut, peningkatan alokasi CPO secara signifikan untuk sektor energi berisiko mengurangi pasokan bagi kebutuhan pangan domestik, bahan baku industri, dan ekspor.
“Peningkatan pemanfaatan CPO untuk BBN berpotensi mengurangi alokasi bagi sektor-sektor tersebut dan menimbulkan tekanan pada keseimbangan pasokan domestik maupun ekspor,” ujar Fabby kepada Warta Ekonomi, Senin (12/1/2026).
Baca Juga: Dilema RI: 'Banjir' Solar di Tengah Ambisi B50, Berkah atau Bencana?
Menurut Fabby, kenaikan serapan CPO di dalam negeri untuk mendukung program B50 akan berdampak langsung terhadap penurunan volume ekspor. Padahal, selama ini skema subsidi biodiesel bergantung pada pungutan ekspor CPO. Jika ekspor melemah, penerimaan dari pungutan tersebut ikut tergerus.
“Hal ini pada akhirnya dapat melemahkan keberlanjutan skema subsidi BBN itu sendiri,” tegasnya.
Peringatan IESR muncul di tengah optimisme pemerintah dalam mendorong swasembada energi. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan target swasembada solar pada 2026 akan ditopang oleh implementasi B50 serta beroperasinya Proyek Strategis Nasional (PSN) Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kilang RU V Balikpapan milik PT Pertamina (Persero).
Kementerian ESDM mencatat, kebijakan mandatori biodiesel telah memberikan dampak signifikan terhadap neraca perdagangan. Dari kebutuhan solar nasional sebesar 8,3 juta ton pada 2024, penerapan B40 diproyeksikan mampu menekan impor menjadi sekitar 5 juta ton pada 2025.
Baca Juga: Targetkan BBM Campur Etanol 10% Jalan 2028, ESDM Usul Pembebasan Cukai Etanol
Namun, terkait ketersediaan bahan baku, IESR menegaskan bahwa potensi penurunan ekspor tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membuka lahan sawit baru secara masif. Menurut Fabby, ekstensifikasi perkebunan justru berisiko menghilangkan cadangan karbon (carbon deposit) dan merusak fungsi carbon sink, yang pada akhirnya memperburuk krisis iklim.
Sebagai alternatif, IESR mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan diversifikasi bahan baku biodiesel yang lebih berkelanjutan, sekaligus mempercepat elektrifikasi kendaraan bermotor untuk menekan permintaan BBM secara struktural. Fabby menilai, langkah tersebut membutuhkan perencanaan lintas sektor yang kuat, terutama dengan melibatkan Bappenas dan Dewan Energi Nasional (DEN), agar transisi energi berjalan seimbang tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
