BERDASARKAN peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan peningkatan signifikan curah hujan yang diprakirakan mencapai lebih dari 400mm hingga Februari mendatang, Pemerintah Kota Makassar hari ini menetapkan status siaga menghadapi potensi banjir dan bencana hidrometeorologi.
Nasrol Adil, Plt. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah IV Makassar, dalam keterangan resminya memaparkan, akumulasi curah hujan pada Januari–Februari 2026 diprediksi melampaui 400mm per bulan, didorong oleh aktivitas gelombang Rossby dan penguatan Monsun Asia.
“Kondisi ini berpotensi memicu banjir, longsor, dan gelombang tinggi di pesisir. Kami merekomendasikan status siaga darurat untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi ini,” jelas Nasrol.
Di tengah cuaca yang masih tak menentu, Wali Kota Munafri Arifuddin memulai Senin (12/1), dengan mendatangi langsung dua lokasi pengungsian di Kelurahan Katimbang dan Kelurahan Paccarekkang, Kecamatan Biringkanaya.
Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk verifikasi lapangan atas kondisi darurat yang dihadapi warganya.
“Saya datang hari ini untuk memastikan bahwa suplai makanan, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan obat-obatan benar-benar tersedia dan terjangkau oleh seluruh pengungsi,” tegas Munafri yang akrab disapa Appi, sembali berdialog dengan warga di pengungsian SD Negeri Paccarekkang.
Berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Makassar, setidaknya 86 kepala keluarga (KK) atau sekitar 319 jiwa tersebar di empat titik pengungsian di Biringkanaya, dengan komposisi rentan yang mencakup 26 balita, 5 bayi, 4 lansia, dan 3 ibu hamil.
Di lokasi dengan pengungsi terbanyak, yaitu SD Negeri Paccarekkang, tercatat 201 jiwa dari 55 KK harus mengungsi, sementara puluhan lainnya menempati kantor kelurahan dan masjid setempat.
“Prioritas kami adalah memastikan kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia mendapat perlindungan ekstra, mulai dari nutrisi, kesehatan, hingga tempat tinggal sementara yang layak,” imbuh Munafri.
Ia juga menginstruksikan camat, lurah, dan dinas terkait untuk memantau secara berkala dan merespons cepat keluhan pengungsi.
Warga juga diimbau memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD Kota Makassar, serta melaporkan kondisi darurat melalui saluran komunikasi yang telah disediakan. (H-2)
