jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberi sinyal partainya bakal menjadi kekuataan penyeimbang yang dewasa, berideologi, dan berakar kuat pada rakyat.
Hal demikian dikatakan Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1).
BACA JUGA: Rakernas PDIP, Megawati Soekarnoputri Kecam Intervensi Militer AS di Venezuela
Awalnya, putri Proklamator RI Soekarno atau Bung itu menuturkan jati diri PDIP sebagai parpol ideologi, sekaligus pelopor.
“Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati berpidato dalam acara, Senin.
BACA JUGA: PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Ini Sikap Ideologis dan Historis
Presiden kelima RI itu menuturkan PDIP sebagai partai ideologis yang mewarisi ajaran Bung Karno, memilih sebagai partai penyeimbang.
Megawati memandang peran penyeimbang bukan sebagai sikap negatif atau destruktif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Rakernas I PDIP Hasilkan 21 Sikap Politik, Mohon Disimak Pelan-Pelan
Sebaliknya, kata dia, peran penyeimbang sebagai bentuk pengabdian politik untuk rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.
“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ungkap Megawati.
Namun, kata Ketua Dewan Pembina BRIN itu, PDIP pada saat yang sama memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Megawati menyebutkan sejarah bangsa mengajarkan adanya kontradiksi antara kepentingan kekuasaan dan tuntutan keadilan rakyat.
“Pemerintahan Presiden Prabowo lahir melalui proses pemilihan umum, dengan dukungan politik yang besar dan penguasaan sumber daya negara yang kuat. Namun, pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.
Oleh karena itu, Megawati menginstruksikan agar kader PDIP tidak bersikap reaktif, apalagi destruktif terhadap setiap kebijakan.
PDIP, lanjutnya, harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat,” ujar Megawati. (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
