Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, partainya terus membangun komunikasi dengan pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi di parlemen terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung melalui DPRD.
Hasto mengatakan, partainya juga akan menyampaikan sikap politik yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP sehingga tercapai satu pemahaman yang sama. Salah satunya, PDIP tetap mendukung penuh sistem pilkada langsung.
"Kami kan juga intens berdialog dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dengan partai politik. Karena pada dasarnya kan semua gagasan itu kan untuk Indonesia. Untuk rakyat," kata Hasto dalam jumpa pers usai Rakernas PDIP di Beach City Internasional Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).
Hasto mengatakan, PDIP telah menegaskan akan menjadi partai penyeimbang untuk menjaga check and balances pemerintahan. Sebagai penyeimbang, kata dia, PDIP akan terus membangun dialog bersama pemerintah dengan menyodorkan data dan argumen rasional terhadap dampak perubahan mekanisme pilakada ke depannya.
"Dialog penyeimbang itu ada data, ada argumen dan itu sehat di dalam demokrasi. Jadi kami bersama-sama mengkomunikasikan termasuk hasil Rakernas ini juga dengan fraksi-fraksi dengan sesama kader partai lain," kata Hasto.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengatakan, mahalnya ongkos politik dan efisiensi pelaksanaan pilkada menjadi alasan untuk mendorong pilkada tidak langsung.
Dia mengatakan, PDIP juga menawarkan solusi agar pelaksanaan pilkada langsung tetap berjalan efisien. Salah satunya melalui proses kampanye politik yang lebih efisien.
Selain itu, penyederhanaan sistem pilkada bisa dilakukan melalui e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti politik uang, mencegah pembiayaan rekomendasi calon, pembatasan biaya kampanye, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu.
"Kita dialogkan dengan masyarakat, dialogkan dengan teman-teman. Sebagai kawan yang baik mungkin kita mau memberitahu. Kawan yang baik adalah memberitahu supaya jangan sampai ini menjadi bencana politik untuk kita semua," kata dia.
