Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah. Megawati mengatakan posisi tersebut bukan merupakan sikap abu-abu.
Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di penutupan Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026). Megawati mengatakan posisi partai penyeimbang merupakan keputusan ideologis.
"Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis," kata Megawati.
Presiden ke-5 RI ini menilai peran penyeimbang bukan sebagai sikap negatif atau destruktif. Namun, sebagai pengabdian politik.
"Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup," kata Mega.
Namun, Megawati menekankan partainya juga memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang kebijakan jika bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Megawati mengatakan dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukan merupakan musuh personal. Namun, kata dia, merupakan objek kritik kebijakan yang sah.
Megawati pun meminta para kader PDIP untuk tak bersikap reaktif dan destruktif. Dia menegaskan PDIP harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang ideologis.
"Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat," tegas Megawati.
(amw/idn)
