Menag Ingatkan Efisiensi Anggaran: Kurangi Perjalanan Dinas dan Maksimalkan Teknologi

Pantau - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengimbau seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk meningkatkan efisiensi, terutama dalam penggunaan anggaran, dengan membatasi perjalanan dinas dan mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi.

Perubahan Global Harus Direspons dengan Adaptif

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Strategis Kemenag yang digelar di Jakarta pada Senin, Nasaruddin mengingatkan pentingnya mencermati dinamika global yang tengah berkembang, karena hal ini akan berdampak langsung terhadap kebijakan nasional dan perencanaan anggaran kementerian.

Ia menyinggung konflik dan ketidakstabilan politik di sejumlah negara seperti Venezuela, Iran, Sudan, Suriah, Yaman, dan Lebanon yang dinilainya berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi global dan pada akhirnya berdampak pada stabilitas anggaran negara.

"Perkembangan isu global pasti akan berpengaruh pada Indonesia," ungkapnya.

Oleh karena itu, Menag meminta seluruh jajaran Kemenag untuk bersikap lebih adaptif, waspada, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi secara global.

Perjalanan Dinas Dibatasi, Kegiatan Diminta Daring

Menag menegaskan pentingnya efisiensi anggaran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan cara mengurangi kegiatan yang tidak prioritas, termasuk membatasi perjalanan dinas.

"Kita diimbau untuk melakukan efisiensi, mengurangi perjalanan dinas yang sekiranya tidak diperlukan. Kegiatan yang memungkinkan sebagian pesertanya tidak hadir, bisa dilaksanakan secara daring," ia mengungkapkan.

Ia juga meminta kebiasaan mengundang pejabat daerah ke Jakarta diminimalkan, jika koordinasi bisa dilakukan menggunakan teknologi komunikasi.

Bahkan, Menag menyebut perlunya regulasi khusus terkait efisiensi perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaannya lebih sistematis dan konsisten.

Dalam rapat tersebut, Nasaruddin turut menekankan pentingnya penyusunan data yang akurat, mutakhir, dan sinkron antar-unit kerja.

"Data yang disampaikan kepada publik dan instansi lain harus bersifat kuantitatif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.