Utusan AS Tuding Denmark Abaikan Protokol PBB soal Greenland

Washington: Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Greenland, Jeff Landry, menuding Denmark telah “menduduki kembali” Greenland setelah Perang Dunia II dengan mengabaikan protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Sejarah itu penting. AS membela kedaulatan Greenland selama Perang Dunia II ketika Denmark tidak mampu. Setelah perang, Denmark menduduki kembali wilayah itu, mengakali dan mengabaikan protokol PBB,” tulis Landry dalam unggahannya di X pada Minggu.

Dikutip dari Antara, Senin, 12 Januari 2026, Landry menambahkan bahwa hubungan antara AS dan Greenland seharusnya dibangun atas dasar keramahtamahan, bukan permusuhan. Ia juga kembali menegaskan pandangan Washington bahwa Greenland memiliki arti strategis bagi kepentingan keamanan Amerika Serikat.

Desember lalu, Presiden AS Donald Trump menunjuk Landry, yang juga menjabat Gubernur Louisiana, sebagai utusan khusus untuk Greenland. Sejak penunjukan tersebut, Landry secara terbuka menyatakan tujuan AS untuk menjadikan pulau Arktik itu sebagai bagian dari Amerika Serikat.

Pernyataan Landry memicu reaksi keras dari Kopenhagen. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan keterkejutannya atas klaim tersebut.

Sementara itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen bersama Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen memperingatkan AS agar tidak melakukan pengambilalihan apa pun dan menuntut penghormatan terhadap integritas wilayah mereka.

Sebelumnya pada 4 Januari, Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa AS “sangat membutuhkan” Greenland. Ia beralasan pulau tersebut berada di kawasan strategis dan diklaim “dikepung oleh kapal-kapal Rusia dan Tiongkok.” Menanggapi pernyataan itu, Frederiksen mendesak Trump untuk menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland.

Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS demi kepentingan keamanan nasional dan pertahanan “dunia bebas.” Namun, mantan Perdana Menteri Greenland Mute Egede menegaskan bahwa pulau tersebut tidak untuk dijual.

Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Wilayah itu tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh status otonomi pada 2009, dengan kewenangan luas untuk mengatur pemerintahan sendiri dan kebijakan domestik.

Baca juga:  Denmark Sebut Isu Greenland di Titik Penentuan usai Ancaman Baru Trump