MerahPutih.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan (PDIP), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan jati diri partai besutannya sebagai partai ideologis sekaligus partai pelopor.
“Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rakernas di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
Ia menuturkan, sebagai yang mewarisi ajaran Bung Karno, PDIP memandang peran penyeimbang bukan sebagai sikap negatif atau destruktif.
Sebaliknya, hal tersebut merupakan pengabdian politik kepada rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.
“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ungkapnya.
Baca juga:
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Presiden ke-5 RI ini menekankan pada saat yang sama, PDIP memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Megawati menegaskan, sejarah bangsa mengajarkan adanya kontradiksi antara kepentingan kekuasaan dan tuntutan keadilan rakyat. Ia secara spesifik menyoroti konteks pemerintahan saat ini.
“Pemerintahan Presiden Prabowo lahir melalui proses pemilihan umum, dengan dukungan politik yang besar dan penguasaan sumber daya negara yang kuat. Namun pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Megawati.
Megawati menginstruksikan agar kader PDIP tidak bersikap reaktif, apalagi destruktif. PDIP, kata dia, harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat.
“Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat,” tegas Megawati. (Pon)
