Pemerintah Prioritaskan Perbaiki 3.265 Rumah Tenaga Kesehatan Terdampak Bencana Sumatera

ACEH TAMIANG, KOMPAS– Pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dari para tenaga kesehatan yang terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan tenaga kesehatan bisa kembali bekerja secara optimal.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati ditemui di sela-sela kunjungan ke posko pengungsian di Desa Sekumur, Aceh Tamiang, Aceh, Selasa (13/1/2026) mengatakan, upaya rehabilitasi atau perbaikan rumah para tenaga kesehatan yang terdampak bencana merupakan bagian penting dalam upaya pemulihan sistem pelayanan kesehatan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Diharapkan jika perbaikan rumah selesai, para tenaga kesehatan bisa kembali bertugas secara optimal.

“Untuk sementara Kementerian Kesehatan bersama BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sudah mendata ada sekitar 3.000-an rumah tenaga kesehatan yang perlu direhabilitasi. Namun ini akan terus berproses,” tuturnya.

Terkait rehabilitasi rumah tenaga kesehatan ini sebelumnya disampaikan pula oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/1/2026). Ia menuturkan, banyak tenaga kesehatan yang terdampak banjir masih harus tinggal di pos pengungsian. Sementera, mereka juga tetap bertugas untuk melayani kesehatan masyarakat.

Hal itu membuat pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Itu sebabnya, pemerintah akan memprioritaskan proses rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh rumah tenaga kesehatan yang terdampak banjir di Sumatera.

“Kenapa rumah tenaga kesehatan harus duluan? Karena orang-orang ini nanti harus segera masuk ke puskesmas dan rumah sakit untuk melayani masyarakat. Karena biasanya sebulan setelah bencana itu segala macam penyakit keluar. Itu tugas dan beban tenaga kesehatan makin tinggi,” ujar Budi.

Berdasarkan pendataan sementara dari Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan setempat, setidaknya terdapat 3.265 unit rumah tenaga kesehatan yang terdampak bencana. Dengan rincian, sebanyak 3.050 unit di wilayah Aceh, 48 unit di Sumatera Utara, dan 167 unit di Sumatera Barat.

Budi menuturkan, dari data tersebut, pemerintah juga telah mengklasifikasikan kategori kerusakan rumah dari para tenaga kesehatan. Bantuan rehabilitasi yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi kerusakan rumah.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Jarwansah menyampaikan, dalam kebijakan sebelumnya, bantuan rehabilitasi akan diberikan dalam bentuk stimulan. Untuk rumah dengan kerusakan ringan akan mendapatkan bantuan Rp 15 juta per unit, sementara rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak berat Rp 60 juta.

“Karena jumlahnya sangat besar, kemungkinan akan kita salurkan secara bertahap per kabupaten dan kota yang datanya sudah masuk dan terverifikasi,” katanya.

Jarwansyah mengatakan, penyaluran bantuan untuk perbaikan rumah ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan data dari pemerintah daerah. Percepatan rehabilitasi rumah nakes telah menjadi prioritas pemerintah. Dengan begitu, tenaga kesehatan bisa kembali ke rumah masing-masing dan fokus melayani masyarakat.

Percepatan juga dilakukan untuk menyelesaikan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Ditargetkan dokumen tersebut bisa rampung pada 31 Januari 2026.

Adapun proses R3P untuk wilayah Sumatera Barat telah selesai, sedangkan untuk Sumatera Utara baru sekitar 80 persen dan Aceh baru sekitar 35 persen. Besarnya kerusakan yang terjadi di Aceh membuat proses perencanaan menjadi lebih sulit.

“Terkait dengan rumah sewa, itu rumah sewa nanti kita juga akan bantu, tetapi yang menerima adalah pemilik bukan penyewa,” kata Jarwansyah.

Budi menuturkan, proses rehabilitasi rumah tenaga kesehatan terdampak rencananya akan mulai dilakukan sebelum puasa Ramadhan sekitar pertengahan Februari 2025. “Kita (Kementerian Kesehatan) juga akan bantu dengan mengirimkan data nakes beserta dengan alamat dan fot-foto (rumah yang rusak) sehingga bisa segera diproses,” tutur dia.

Staf khusus Menteri Dalam Negeri Wahyu Bintono Hari Bawono menambahkan, proses pemulihan pascabencana perlu dilakukan secara komprehensif. Hal itu termasuk untuk memastikan pemulihan kondisi para tenaga kesehatan yang terdampak bencana.

“Pemulihan layanan kesehatan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga memastikan tenaga kesehatan memiliki tempat tinggal yang layak,” katanya.