Bapanas memastikan kondisi harga dan stok beras nasional pada awal 2026 berada dalam status aman dan terkendali tanpa perlu melakukan impor.
IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan kondisi harga dan stok beras nasional pada awal 2026 berada dalam status aman dan terkendali tanpa perlu melakukan impor.
Hal ini didukung oleh cadangan beras pemerintah yang dinilai cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Direktur Distribusi Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menyampaikan bahwa stok beras yang dikelola Perum Bulog per 12 Januari 2026 mencapai 3,36 juta ton. Jumlah tersebut terdiri atas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 3,23 juta ton dan stok komersial sekitar 129 ribu ton.
“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujar Rachmi dalam keterangan resminya pada Selasa (13/1/2025).
Selain menjaga kecukupan cadangan, pemerintah juga terus memperkuat upaya stabilisasi melalui penyaluran bantuan pangan dan intervensi pasar.
Hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, realisasi penyaluran Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau setara 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.
Adapun total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng. Sisa pagu yang relatif kecil terus dipercepat penyelesaiannya, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.
Rachmi menjelaskan, meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.
“Swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” kata dia.
Bapanas juga mencatat, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.
(Febrina Ratna Iskana)
