Prabowo ke IKN, Komisi II DPR: Pesan Politik Beri Perhatian

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menanggapi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, itu adalah pesan politik bahwa Prabowo memberikan perhatian pada IKN.

”Kita senang itu pesan politik kedua. Pesan politik pertama adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 kan, yang menyebutkan IKN sebagai ibu kota politik di tahun 2028 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo,” ucap Rifqi di DPR, Selasa (13/1).

“Pesan politik kedua kemarin, Presiden Prabowo hadir dan ingin memberikan pesan kepada kita bahwa beliau bukan sekadar mengunjungi dan meninjau tapi juga memberikan perhatian kepada IKN,” tambahnya.

Menurut Rifqi, kunjungan Prabowo itu dapat membuahkan kesan bahwa proyek IKN tidak ditinggalkan begitu saja.

“Saya kira ini penting untuk menjawab spekulasi yang selama ini berkembang bahwa IKN ini semacam proyek yang mubazir,” ucap Rifqi.

Rifqi pun berharap agar pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan IKN sebagai ibu kota politik sesuai yang telah diputuskan.

“Kalau menurut pandangan kami ya karena dari sisi hukum baik di Undang-Undang IKN maupun Perpres 79 2025 itu sudah di-declare bahwa IKN adalah ibu kota negara, ibu kota politik kita tahun 2028 maka no point to return bagi kami. Dan karena itu anggaran yang sudah kita sahkan hampir Rp 100 triliun kan,” ucap Rifqi.

“Itu tentu akan sangat mubazir kalau kemudian pemerintah tidak segera memanfaatkan IKN sebagai ibukota negara. Bahwa misalnya dari seluruh kementerian lembaga yang ada dari 1,3 juta ASN pusat yang ada itu dicicil itu menurut saya bagian dari strategi taktis saja. Tapi yang penting adalah komitmen pemerintah sesuai dengan undang-undang dan perpres itu harus dilaksanakan,” tambahnya.

Ia juga berharap agar Prabowo segera memberi restu terkait pemindahan ASN ke IKN seperti yang sudah dicanangkan oleh Kementerian PANRB.

“Secara politis Ibu Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi pernah menyampaikan kepada kami bahwa Strategi pemindahan ASN, blueprint-nya termasuk kementerian lembaga mana saja yang akan dipindahkan itu mereka sudah punya,” ucap Rifqi.

“Tapi tentu mereka harus menunggu restu dari Presiden. Nah, saya kira setelah Presiden mengecek sendiri tadi malam mudah-mudahan hal ini bisa segera diputuskan. Karena kalau enggak mubazir. Sudah punya rusun untuk 15.000 orang tapi belum ditempati,” tandasnya.