Politikus Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan, sikap Demokrat terkait wacana pilkada melalui DPRD akan mengikuti kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini kita ikut dengan kebijakan Presiden, sambil ke depan kita akan melakukan pembahasan demi pembahasan,” kata Dede kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1).
Namun, Dede menegaskan, pembahasan pilkada belum menjadi agenda utama saat ini. Menurutnya, fokus yang ada di depan adalah pembahasan RUU Pemilu.
“Jadi Pilkada-nya sebetulnya belum masuk, masih panjang itu, kita masih berbicara 2031. Yang ada di depan mata ini adalah UU Pemilu,” katanya.
Ia menjelaskan, sikap Demokrat disesuaikan dengan mempertimbangkan konteks dan dinamika yang ada. Menurutnya, evaluasi terhadap sistem pemilu dan pilkada merupakan hal yang wajar.
“Jadi setiap periode, setiap konteks, kan kita sudah dua dekade ya melakukan itu, dan min plus-nya pasti ada. UU saja biasanya setelah 4-5 tahun itu pasti akan dievaluasi,” tutur Dede.
Dede mengatakan, saat ini DPR masih mengkaji berbagai masukan, termasuk dari para kepala daerah, dan pembahasan tersebut diperkirakan akan berlangsung cukup panjang melalui panitia kerja (panja).
“Kita mencoba untuk mengkaji, memanggil seluruh kepala daerah termasuk juga masukan-masukan. Memang kita lihat bahwa saat ini itu akan menjadi pembahasan yang mungkin cukup panjang,” ujar Dede.
“Oleh karena itu, diserahkan kepada nanti komisi yang membidangi masuknya dalam panja, karena kita harus merumuskan panja-nya adalah panja mengenai UU Pemilu,” lanjutnya.
Menanggapi perubahan sikap Demokrat yang sebelumnya menolak pilkada melalui DPRD, Dede menegaskan keputusan saat ini juga sejalan dengan arahan Presiden.
“Pokoknya pada prinsipnya saat ini kita ikut dengan rencana presiden karena kita melihat bahwa proses ini masih panjang,” ungkapnya.
Ia menyebut salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan bencana di Sumatera yang membutuhkan perhatian serius.
“Ada beberapa hal yang harus kita selesaikan yaitu masalah rehabilitasi terhadap bencana di Sumatera yang Mendagri (Tito Karnavian) sudah ditunjuk sebagai ketua satgasnya. Ini saja membutuhkan proses dan biaya yang besar,” jelas Dede.
“Jadi oleh karena itu saat ini Pak SBY (Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) juga mengatakan kita fokus pembenahan ini dulu. Urusan pilihan masih 2031. Jadi kita fokus pembenahan masalah bencana dalam Sumatera,” sambungnya.
Dede menambahkan, di internal Komisi II DPR, pembahasan terkait pilkada belum dimulai dan masih menunggu penjadwalan resmi, termasuk apakah akan dibahas bersamaan dalam RUU Pemilu atau secara terpisah.
“Ini kan belum dimulai nih, nanti akan ada penjadwalan. Kita tunggu dari ketua komisi akan mulai masuk kepada pembahasan RUU Pemilu atau tidak,” kata Dede.
“Karena di dalam RUU Pemilu itu ada kodifikasinya, salah satunya pilkada. Atau apakah kita sepakat RUU Pemilu dulu baru pilkada. Biarkan nanti Panja yang melakukan pembahasan demi pembahasan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan seluruh kajian ke depan akan berbasis data, termasuk soal tingginya biaya pemilu dan pilkada, serta tetap melibatkan partisipasi publik.
“Karena konteksnya, kawan-kawan tahu 2024 adalah sebuah pemilu yang brutal dan cost-nya tinggi. Nah, cost tinggi itu salah satunya karena tadi berdampak juga kepada pilkada-pilkada. Pilkada yang kemarin 2024 itu juga cost-nya sangat tinggi,” jelas Dede.
“Jadi oleh karena itu semua ini data akan kita masukkan dan tentu akan kita kaji sama-sama. Proses keterlibatan publik pun tetap harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
