Penulis: Gunawan
TVRINews-Kendari
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalokasikan Rp72 miliar untuk perbaikan infrastruktur sekolah dan pembangunan unit baru di wilayah pelosok.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memulai langkah masif dalam transformasi infrastruktur pendidikan dengan mengucurkan anggaran sebesar Rp72 miliar dari APBD 2025.
Dana tersebut dialokasikan untuk merevitalisasi 147 sekolah serta membangun empat satuan pendidikan baru guna memperkecil kesenjangan akses belajar di wilayah tersebut.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, pada hari Senin 12 Januari 2026 , secara resmi menandatangani prasasti peresmian program tersebut di SMAN 7 Kendari.
Langkah ini menandai komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas belajar yang layak dan merata bagi seluruh siswa, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok.
Fokus pada Akses Wilayah Terpencil
Pembangunan empat sekolah baru menjadi sorotan utama dalam agenda ini. Sekolah-sekolah tersebut ditempatkan secara strategis di lokasi yang selama ini memiliki akses pendidikan terbatas, meliputi:
- • Kabupaten Kolaka Utara: SMAN 1 Pakue Utara dan SMAN 1 Ngapa.
- • Kabupaten Buton Utara: SMAN 3 Kulisusu Utara.
- • Kabupaten Wakatobi: SMAN 3 Tomia.
Selain pembangunan fisik unit baru, sebanyak 147 satuan pendidikan yang tersebar di 17 kabupaten/kota juga mendapat perbaikan menyeluruh. Program revitalisasi ini mencakup renovasi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, hingga peningkatan fasilitas sanitasi yang sebelumnya dinilai tidak layak pakai.
Visi Pendidikan Inklusif
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa investasi besar di sektor pendidikan ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan upaya fundamental dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sultra.
Ke depannya, Pemerintah Provinsi akan menerapkan kebijakan prioritas bagi wilayah yang masuk dalam kategori 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).
"Kuota revitalisasi sekolah di masa mendatang akan difokuskan pada daerah-daerah 3T, khususnya di wilayah kepulauan, guna memastikan standar kualitas pendidikan yang setara di seluruh penjuru provinsi," tegas pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keterangannya.
Langkah ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan memberikan lingkungan belajar yang lebih aman serta representatif bagi generasi muda di Sulawesi Tenggara.
Editor: Redaktur TVRINews
