Bencana Bayangi Warga di Hulu hingga Hilir Jambi

Masyarakat Jambi boleh lega karena siklon Senyar yang meluluhlantakkan bagian utara Sumatera tak sampai menerjang wilayah itu. Padahal, dari sisi kerusakan lingkungan, kondisi Jambi sudah darurat akibat tambang emas liar dan batubara serta alih fungsi hutan untuk tanaman monokultur. Sedikit saja tersapu badai, kehancuran tak terelakkan.

Sungai-sungai di kawasan hulu Jambi kini hancur dikeruk demi butiran emas. Hutannya terus dibabat. Dalam 15 tahun terakhir, air sungai-sungai yang bermuara ke Sungai Batanghari telah berwarna ”kopi susu” kental. Karena dikeruk dengan alat berat, badan sungai terus melebar dan ada juga yang sampai berubah alurnya.

Interpretasi Citra Sentinel 2 yang dianalisis tim Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi menunjukkan, sudah 60.223 hektar hancur dikeruk pada sekitar aliran sungai untuk pertambangan emas tanpa izin (PETI). Luas kawasan yang hancur ini mencapai tiga kali luas Kota Jambi atau hampir setara dengan luas Provinsi DKI Jakarta.

Aktivitas PETI menyebar pada 10 daerah aliran sungai di Jambi. Tiga daerah aliran sungai (DAS) yang rusak paling parah adalah sub-DAS Batang Limun, Sungai Batanghari, dan Batang Tabir.

Petambang liar merambah hingga 15.577 hektar sub-DAS Batang Limun di Kabupaten Sarolangun dan 11.346 hektar di sub-DAS Batanghari dari Kabupaten Sarolangun hingga Batanghari. Sementara pada sub-DAS Batang Tabir di Kabupaten Merangin, PETI mencakup 10.013 hektar.

Kehancuran wilayah akibat PETI juga masif terjadi di sub-DAS Batang Merangin. Luasnya mencapai 8.968 hektar, sementara di Batang Asai mencapai 7.815 hektar, di Langsisip 2.390 hektar, di Batang Bungo 2.245 hektar, dan di Batang Senamat 1.651 hektar. Sebaran baru tambang liar mencapai sub-DAS Batang Tebo mencapai 195 hektar dan Batang Tembesi 123 hektar.

Kerentanan lingkungan pun membayangi keselamatan warga di wilayah-wilayah ini. ”Sekali saja diterjang badai, daerah-daerah di sepanjang sub-DAS itu rentan tersapu banjir bandang,” ujar Rudi Syaf, Penasihat Senior KKI Warsi.

Saat ini banjir melanda masyarakat di hilir Jambi akibat meluapnya Sungai Pengabuan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan, dua orang dilaporkan tewas karena hanyut terbawa arus.

Sekali saja diterjang badai, daerah-daerah di sepanjang sub-DAS itu rentan tersapu banjir bandang.

Pada Desember 2025, banjir bandang sempat menerjang sejumlah wilayah hulu Kabupaten Bungo akibat luapan Batang Pelepat dan Batang Tebo. Banjir bandang dilaporkan membawa material lumpur dan kayu di beberapa titik. Sebulan sebelumnya, yakni pada November 2025, banjir bandang melanda Kabupaten Kerinci, khususnya di Kecamatan Depati 7 dan Kota Sungai Penuh. Bencana itu terjadi akibat luapan Batang Merao yang merendam ratusan hektar sawah serta fasilitas umum dengan ketinggian air mencapai 1 meter. 

Siklus banjir kini semakin sering terjadi. Pada Maret 2025 banjir akibat luapan Sungai Batanghari merendam hampir seluruh wilayah di provinsi itu, yakni 11 kabupaten dan kota. Di Kabupaten Muaro Jambi, ribuan rumah juga terdampak dan tiga desa sempat terisolasi akibat banjir dari Sungai Batanghari.

Pada tahun 2024, banjir bandang menerjang Kabupaten Kerinci, tepatnya pada April 2024. Banjir memenuhi jalan lintas di Kota Sungai Penuh akibat curah hujan ekstrem. Pada awal tahun itu sembilan kabupaten/kota sempat menetapkan status tanggap darurat akibat banjir dan longsor yang meluas sejak akhir 2023. 

Intensitas bencana dikhawatirkan menguat dan mengancam keselamatan warga. Tak hanya manusia, kerusakan biota perairan tawar itu juga mengancam biodiversitas ikan. Temuan ancaman besar itu dicatat tim Universitas Jambi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyusuri Sungai Batanghari dalam ekspedisi pada 30 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023, dari Kota Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, dan Kota Jambi.

Tim mendapati sejumlah temuan penting. Peneliti Iktiologi dari Universitas Jambi, Tedjo Sukmono, yang berada dalam tim, menyebutkan temuan total 272 titik tambang liar beroperasi di atas sungai. Melihat masifnya aktivitas tambang liar, tim lalu mengukur sejumlah indeks kesehatan perairan di Sungai Batanghari.

Pengukuran pada empat titik lokasi menggunakan water quality checker (WQC Horiba) dan sechi disk untuk mengukur suhu. Tim juga mengukur kadar oksigen (DO), kadar keasaman air, konduktivitas, tes Organophospat (ORP), dan mengukur zat organik dan nonorganik pada air (TDS), serta kekeruhan dan kecerahan air.

Hasilnya didapati nilai kecerahan di Batang Tembesi sampai Sungai Batanghari sangat buruk, bahkan melampaui ambang batas, yakni berkisar 8-14 sentimeter (cm) saja. ”Tingkat kecerahan ini sangat rendah sehingga menyulitkan cahaya matahari menembus,” kata Syahroma Nasution, peneliti konservasi dan pengolahan sumber daya perikanan dan lingkungan perairan BRIN yang juga ada di dalam tim survei.

Tim juga mendapati nilai turbiditas hingga 762 NTU. Hal ini menunjukkan bahwa tingkal partikel terlarut yang ada di air sungai sangat padat. Angka tersebut melampaui batas kekeruhan air yang diatur 5 hingga 25 NTU.

Syahroma menjelaskan, nilai kekeruhan yang tinggi pada air sungai mengganggu sistem pernapasan ikan. ”Di sejumlah lokasi, kami bahkan tidak lagi mendapati ikan. Ikan-ikannya diperkirakan mencari lokasi yang lebih baik kualitas airnya,” ujarrnya.

Jambi yang merupakan jantung Sumatera yang selama ratusan tahun dijaga oleh hutan alamnya, kini berada di titik genting. Pohon-pohon yang dahulu menjadi “pasak bumi”, penyangga air, iklim, dan kehidupan, satu per satu roboh. Jika dihitung secara kumulatif selama 52 tahun terakhir, Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektar hutan alamnya. Tutupan hutan yang tersisa tinggal 929.899 hektar atau  18,54 persen dari luas daratan. Jika ditarik lebih singkat, dalam 10 tahun terakhir, Jambi kehilangan 112.372 hektar atau setara dengan 10 kali luas Kota Jambi.

“Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana yang berlipat dahsyatnya. Pemulihannya akan membutuhkan biaya besar serta waktu lama,” kata Direktur KKI Warsi Adi Junedi.

Selain tambang liar, kata Adi, krisis ekologis di Jambi disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit dan akasia, ekspansi pertambangan, serta kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas tambang, baik batubara maupun emas, telah merusak bentang alam, mencemari sungai, dan memunculkan masalah sosial sosial. Hingga 2025, pantauan citra satelit menunjukkan pertambangan batubara telah membuka lahan sekitar 16.000 hektar, tersebar di kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

Kerusakan hutan berkelindan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Ketika hutan hilang, hujan tidak lagi diserap tanah. Sungai yang alurnya semakin lebar akibat tambang, dan tingginya material bekas tambang yang masuk ke sungai, menyebabkan  sungai meluap tanpa kendali ketika hujan dengan curah tinggi. “Dengan kondisi ini, banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman,” kata Adi. 

Pihaknya merekomendasikan pemerintah untuk meninjau ulang dan membenahi tata kelola hutan dan lahan yang selama ini berjalan agar lebih transparan dan berpihak pada kelestarian. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat perhutanan sosial. Melindungi hutan tersisa melalui pengawasan kolaboratif yang melibatkan para pihak serta mendorong transformasi ekonomi hijau berbasis potensi.

Menurut dia, model perhutanan sosial yang berjalan di Jambi justru efektif menghutankan kembali. Dalam enam tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah perhutanan sosial di Provinsi Jambi yang didampingi komunitas itu meningkat sekitar 20.314 hektar.

“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa hutan yang dikelola secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama, mampu memperbaiki kondisi ekologi yang sempat terdegradasi,” katanya.

Model pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memperkuat ekonomi warga. Melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu, agroforestri, dan ekowisata, masyarakat memperoleh manfaat langsung dari hutan yang tetap tegak. Hutan tidak lagi dipandang sebagai ruang eksploitasi semata, melainkan sebagai sumber kehidupan yang dijaga bersama.