Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) capai 3,36 juta ton per 12 Januari 2026.
Secara rinci, sekitar 3,23 juta ton untuk cadangan beras nasional dan sekitar 129 ribu ton untuk kebutuhan beras komersial.
Direktur Distribusi Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan dengan angka tersebut pemerintah bisa memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman.
“Dengan posisi cadangan tersebut, pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa impor. Fokus kami saat ini adalah menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga di tingkat konsumen,” ujar Rachmi dalam keterangannya, Selasa (13/1).
Rachmi membeberkan, hingga 12 Januari 2026 pukul 04.01 WIB, Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah menjangkau 17,67 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau 96,71 persen dari total sasaran 18,27 juta PBP.
Dari sisi angka realisasi, total bantuan yang telah disalurkan mencapai sekitar 353,5 ribu ton beras dan 70,7 juta liter minyak goreng.
Rachmi menyebut penyelesaian realisasi sisa pagu akan dipercepat, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis dan akses distribusi.
Meskipun pasokan nasional dalam kondisi kuat, Rachmi menyebut pergerakan harga di pasar tetap dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kelancaran distribusi, permintaan musiman, serta kondisi wilayah tertentu.
“Swasembada mencerminkan kemampuan negara dalam menjamin pasokan. Namun, harga di tingkat konsumen bisa berfluktuasi. Karena itu, pemerintah terus memantau harga harian dan siap melakukan operasi pasar serta penyaluran beras SPHP jika diperlukan,” jelasnya.
Berdasarkan catatan Bapanas, sebagian besar pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki serta mengelola Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD).
Stok ini akan berfungsi sebagai lapisan pengaman tambahan untuk merespons gejolak harga dan kondisi darurat di daerah.
