Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan delapan pesan kebangsaan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, mulai dari penyelenggara negara hingga masyarakat sipil.
Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Alissa Wahid, menegaskan gerakan ini hadir sebagai gerakan etis dan non-partisan yang mendorong kerja bersama lintas elemen bangsa.
Pesan pertama menekankan pentingnya menjaga demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
“Demokrasi sebagai manifestasi kedaulatan rakyat harus terus dijaga pelaksanaannya dengan memperkuat pemerintahan berdasarkan prinsip penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan rakyat,” ujar Alissa dalam konferensi pers Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2026 di Grha Pemuda Katedral, Jakarta Pusat, Selasa (13/1).
Tokoh GNB yang hadir selain Alissa, yakni Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis-Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Erry Riyana Hardjapamekas, Omi Komaria, Pdt Gomar Gultom, Pdt. Jacky Manuputty, Ery Seda, dan A Setyo Wibowo SJ.
“Rakyat harus diberikan ruang sebesar-besarnya untuk memilih secara langsung para pemimpin daerahnya sesuai amanat konstitusi,” lanjutnya.
Pesan kedua menyoroti pentingnya supremasi sipil dalam kehidupan demokrasi.
“Semua elemen bangsa, penyelenggara negara, pemerintah, aparat penegak hukum, partai politik, masyarakat, dan pelaku bisnis perlu menjaga dan merawat prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi dan pengejawantahan amanat reformasi,” ungkap putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.
“Polisi fokus kepada tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan perlindungan serta pengayoman masyarakat. Sementara TNI menegakkan kedaulatan negara dan menjaga pertahanan negara,” sambungnya.
Dalam pesan ketiga, ia menegaskan seluruh agenda berbangsa harus berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan. Tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek,” jelasnya.
Pesan untuk Presiden Prabowo & JajaranPesan keempat ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintahan.
“Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga terus meningkat,” tutur Alissa.
GNB juga menyoroti isu lingkungan hidup dalam pesan kelima.
“Presiden dan pembantunya harus memastikan terjaganya kekayaan dan kelestarian alam Indonesia melalui kebijakan yang berorientasi meningkatnya daya dukung lingkungan yang ada, serta menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku,” kata Alissa.
Pesan keenam menegaskan pentingnya perlindungan kebebasan berekspresi.
“Seluruh penyelenggara negara khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, termasuk kebebasan pers di era demokrasi sebagai hak asasi yang dijamin konstitusi dengan menegakkan hukum secara adil, berintegritas, dan berkeadilan,” ujarnya.
Dalam pesan ketujuh, GNB juga menyampaikan semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai.
“Terkait situasi di Papua dan Aceh, semua pihak harus berorientasi membangun Papua dan Aceh yang damai, adil, dan setara sebagai bagian tidak terpisahkan dari Indonesia dengan tetap menjaga kekayaan alam dan lingkungan hidup serta ruang hidup warga berdasar nilai-nilai dan tradisi lokal,” ujar Alissa.
Lalu, pesannya yang kedelapan menekankan nilai moral dan ideologi bangsa.
“Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai kolektif bangsa yang terumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan bertindak sekaligus orientasi hidup dalam mengemban amanat bangsa,” tandasnya.
Gerakan Nurani Bangsa berharap delapan pesan tersebut menjadi refleksi bersama dalam menjaga arah demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan Indonesia ke depan.
