JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, partai politik semestinya menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) via DPRD jika partai politik benar-benar mewakili suara rakyat.
Pasalnya, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada via DPRD, salah satunya survei Litbang Kompas yang menangkap bahwa 77,3 persen rakyat ingin memilih kepala daerah secara langsung, bukan diwakili DPRD.
"Partai mewakili dirinya sendiri, terutama suara para elitenya. Kalau mewakili suara rakyat, mestinya partai tolak pilkada lewat DPRD, dan mendukung pilkada langsung seperti hasil survai Litbang Kompas 77,3 persen ingin pilkada langsung," ujar Adi kepada Kompas.com, Selasa (13/1/2026).
Baca juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD: Ditolak Rakyat, Dipaksakan Elite Politik
Menurut Adi, secara umum, problem terbesar partai adalah sangat berjarak dengan rakyatnya.
Dia menyoroti partai yang malah abai dengan aspirasi di bawah, dan bahkan dalam banyak hal tutup mata dengan kepentingan rakyat.
"Tak heran jika banyak sikap partai politik bertolak belakang dengan suara rakyat. Ya, partai lebih banyak kedepankan kepentingan partai metimbang dengar suara rakyat," ujar dia.
Ia melanjutkan, sikap partai yang seperti itulah yang membuat publik memberi persepsi negatif terhadap partai politik.
Baca juga: Dulu Tolak Pilkada Lewat DPRD, Kini SBY Serahkan Keputusan ke AHY
Adi pun menyayangkan jika semua urusan jabatan publik berpulang ke keputusan partai, bukan suara rakyat.
"Maju pilpres dan pileg wajib dari partai, pilkada pun mayoritas dari partai, meski ada celah maju dari perseorangan," imbuh dia.
Publik tolak pilkada via DPRDDiketahui, wacana mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD rupanya mendapat respons negatif dari masyarakat.
Pasalnya, sejumlah lembaga survei yang telah merekam reaksi masyarakat, mendapati bahwa mereka lebih berkehendak memilih kepala daerahnya sendiri, bukan diwakili anggota DPRD.
Baca juga: Mendengar Suara Rakyat, Publik Kompak Tolak Pilkada Lewat DPRD
Misalnya, hasil jajak pendapat Litbang Kompas merekam sikap masyarakat terhadap usulan pilkada lewat DPRD.
Hasilnya, mayoritas publik atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa pilkada langsung di mana rakyat-lah yang memilih merupakan sistem paling cocok.
"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).
Sedangkan yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD merupakan sistem yang paling cocok sebesar 5,6 persen.
Baca juga: Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD
Lalu, 15,2 persen responden menyatakan "Keduanya sama saja" dan 1,9 persen publik menjawab "Tidak tahu".
Dari 77,3 persen publik yang menyatakan cocok terhadap pilkada langsung, 46,2 persen di antaranya mengatakan bahwa demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.
Selanjutnya, 35,5 persen menjawab bahwa kualitas pemimpin menjadi alasan memilih pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung.
Lalu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen).
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang:strip_icc()/kly-media-production/medias/1867601/original/050505900_1517833019-Pintu-Air-Manggarai.jpg)
