Istana Tegaskan Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut.

Prasetyo menyebutkan, sejak awal Prabowo sudah berpesan agar pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif dipercepat supaya IKN dapat menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

"Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan apa namanya fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di tahun 2028," kata Prasetyo usai menghadiri peresmian SMA Taruna Nusantara di Malang, Jawa Timur, Selasa (13/1/2026).

Prabowo pun telah mengunjungi IKN untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai presiden pada Senin (12/1/2026) kemarin.

Baca juga: Mensesneg Tegaskan Prabowo Ingin Proyek Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Dikebut

Dalam kunjungannya itu, Prabowo mengoreksi desain dan fungsi IKN.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=pembangunan ikn, prabowo subianto, prabowo ikn, ikn ibu kota politik, ibu kota politik 2028, prabowo lanjutkan ikn&post-url=aHR0cHM6Ly9uYXNpb25hbC5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNi8wMS8xMy8yMDU4MzUzMS9pc3RhbmEtdGVnYXNrYW4tcHJhYm93by1pbmdpbi1wZW1iYW5ndW5hbi1pa24tZGlsYW5qdXRrYW4=&q=Istana Tegaskan Prabowo Ingin Pembangunan IKN Dilanjutkan§ion=Nasional' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Prabowo juga emndapatkan informasi terbaru mengenai proses pembangunan IKN dari Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

"Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap, pertama misalnya mengenai desain, kedua mengenai fungsi," ucap Prasetyo.

"Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan, ya. Supaya tiga fungsi bisa segera selesai. Sementara begitu," imbuh dia.

Baca juga: Prabowo Koreksi Desain dan Fungsi IKN

IKN jadi ibu kota politik

Meski baru mengunjungi IKN sejak menjabat sebagai presiden, Prabowo telah beberapa kali menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut.

Prabowo pun telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang didalamnya terlampir penetapan IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” tulis lampiran Perpres tersebut.

Perpres juga memerinci syarat IKN menjadi ibu kota politik di tahun 2028.

Baca juga: Kunjungan Prabowo ke IKN Dianggap Tepis Spekulasi Proyek Mubazir

Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya dengan luas KIPP mencapai 800-850 hektar.

Kemudian, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen; dan persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen.

Adapun cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; sementara indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74.

"Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang kawasan inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, pembangunan gedung/ perkantoran di Ibu Kota Nusantara," bunyi lampiran itu.

Baca juga: Demokrat: Prabowo Datangi IKN Bukti Legasi Jokowi Harus Diselesaikan

"Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara," lanjut bunyi lampiran itu.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Kemudian, pemindahan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dapat terselenggara jika jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

"Pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan di antaranya pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara," demikian bunyi lampiran perpres.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang